Komisi Informasi Prov. Kaltim Apresiasi Lapas Narkotika Samarinda Dalam Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda, INFO_PAS - Dukung Kepatuhan Badan publik terhadap Keterbukaan Informasi Publik, Kalapas Narkotika Samarinda Sambut kunjungan Tim Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (3/9)

Komisi Informasi Prov. Kaltim Apresiasi Lapas Narkotika Samarinda Dalam Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik. Dok Humas LPN

Kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur, M. Khaidir, beserta jajaran disambut hangat oleh Kalapas Narkotika Samarinda dengan memaparkan Komitmen serta Inovasi yang telah diterapkan di Lapas Narkotika Samarinda dalam keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Prov. Kaltim Apresiasi Lapas Narkotika Samarinda Dalam Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik. Dok Humas LPN

Setelah itu kunjungan dilanjutkan dengan mengunjungi layanan yang telah di sediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti Ruang khusus layanan terpadu satu pintu dan ruangan layanan bagi penyandang disabilitas.Wakil Ketua KI, M.Khaidir menyampaikan apresiasinya kepada Lapas Narkotika Samarinda yang dengan konsisten tetap menjaga komitmen dalam mendukung Kepatuhan Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur.

Komisi Informasi Prov. Kaltim Apresiasi Lapas Narkotika Samarinda Dalam Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik. Dok Humas LPN

Kalapas Narkotika Samarinda, Jaka Prihatin, juga menerangkan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh KI ini dan siap terus menjaga kolaborasi yang baik dalam terus menciptakan Lapas Narkotika Samarinda yang Informatif dalam menyampaikan informasi secara Transparan dan Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Negara dan Masyarakat.Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kepatuhan badan publik, khususnya Lapas Narkotika Samarinda, dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan memastikan mekanisme pelayanan informasi berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. (hd)