Menuju Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Saat ini sejumlah media nasional dan internasional menyorot pembebanan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di Inggris.  Mereka bekerja sebagai pekerja musiman (seasonal worker) di sektor pekerbunan. Mereka direkrut oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bernama PT Al Zubara Manpower Indonesia bekerja sama dengan AG Recruitment.

Sorotan media itu tertuju pada pembebanan biaya penempatan sebesar Rp 70 juta perorang. Jumlah tersebut jika dikalikan dengan datanya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) sebanyak 1308 PMI, uang yang terkumpul jumlahnya mencapai Rp 91,5 miliar (koreksi jika salah itung). Sungguh angka yang sangat fantastik.

Tetapi AG Recuritment perusahaan penyalur asal Inggris mengaku tidak tahu adanya pungutan biaya tersebut dan belum punya pengalaman dalam kerja sama dengan P3MI.

Nara sumber PMI mengatakan sumber duitnya itu berasal dari utang. Dia bilan, jika dihitung antara biaya penempatan dan gajinya, utangnya dapat dibayar tetapi sisanya tidak banyak.  Nara nara sumber lainnya dari kalangan aktivis berarguman bahwa hukum Indonesia dan Inggris tidak membenarkan adanya pembebanan biaya penempatan oleh PMI.

Pertanyaannya, Bagaimana hukum di Indonesia dan Internasioanal mengatur ini? Kemudian jika PMI tidak boleh dibebankan biaya penempatan, lalu siapa yang harus menanggung? Mari kita diskusikan. Boleh sambil ngopi, biar nikmat.

Menurut Pasal 30 Undang Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), berbunyi "PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan. Aturan lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Kemudian Pasal 72 melarang membebankan biaya penempatan yang telah di tanggung oleh calon Pemberi Kerja kepada PMI. Pasal 86 huruf (a) mengancam pelaku yang membebani biaya penempatan kepada PMI dengan kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 15 miliar.  

Aturan dalam UU PPMI diatas segendang sepenarian dengan Konvensi ILO No 181 Konvensi tentang Penyalur Tenaga Kerja Swasta (Privat Employment Agencies Convention) yang diterbitkan pada pada tanggal 3 Juni 1997. Pasal 7 KILO 181 berbunyi "Badan Penyalur Tenaga Kerja Swasta tidak boleh membebankan langsung maupun tidak langsung, seluruhnya atau sebagiannya, biaya dari para pekerja.

Persoalan Biaya Penempatan PMI

Mari kita diskusikan persoalan substandi biaya penempatan PMI. Siapakah yang wajib menanggung biaya penempatan PMI? Komponen biaya penempatan apa saja yang ditanggung? Bagaimana dengan praktik pembebanan biaya penempatan yang masih terus menerus terjadi sejak pemberlakuan UU PPMI tahun 2017? Bagaimana strategi pemerintah untuk pembebasan biaya penempatan PMI?

bbc.com

Pertama. Dari ketentuan dalam UU PPMI dan Konvensi ILO 181, diatur bahwa beban biaya penempatan itu menjadi kewajiban pemberi kerja (employer pays). Prinsip majikan membayar ini menurut konvensi merupakan hal mendasar untuk memerangi eksploitasi, kerja paksa, dan pedagangan orang dalam dalam rantai pasok global dan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB tentang pekerjaan yang layak untuk semua. Ini juga sesuai dengan 10 prinsip Dhaka untuk migrasi yang bermartabat.

Kedua. Komponen biaya penempatan yang ditanggung pemberi kerja, masih menjadi perdebatan, bahkan setelah terbitnya Peraturan Badan Pelindungan PMI (Perban) Tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI. Perdebatan itu terkait dengan definsi komponen biaya penempatan yang wajib ditanggung oleh pemberi kerja. Dalam Perban komponen biaya penempatan itu meliputi dokumen

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor, visa kerja, pelatihan kerja, sertifikat keterampilan, legalisasi perjanjian kerja, trasnportasi lokal dan internasional, dan jasa Perusahaan Penempatan PMI.

Pertanyaan kritisnya adalah apakah dokumen jati diri, sertifikat kesehatan, biaya pelatihan, akomodasi selama pelatihan, sertifikat keterampilan merupakan komponen yang harus di tanggung oleh pemberi kerja? Apakah dokumen tersebut merupakan bagian dari biaya penempatan? Harus ada kejelasan bagi calon pemberi kerja komponen mana saja yang harus dibayarnya.

Ketiga. Bagaimana dengan praktik pembebanan biaya kepada PMI pada seluruh koridor penempatan, misalnya Government to Govermen (G to G), Government to Privat (G to P), Privat to Privat (P to P)? Merujuk pada ketentuan UU PPMI, jelas semuanya melanggar hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. Dalam hal ini hanya penempatan Pekerja Rumah Tangga ke Timur Tengaj saja yang semua biaya penempatannya full dibiayai oleh pemberi kerja. Paska dihentikan pada tahun 2015, justeru pemberi kerja berani membayar lebih mahal, antara $ 7000 s/d 10.000 (setara dengan Rp 106 juta s/d 151 Juta).

Keempat. Bagaimana strategi pemerintah untuk pembebasan biaya penempatan PMI? Pasal 31 UU PPMI mengatur tentang pelindungan hukum yaitu, PMI hanya dapat ditempatkan ke negara tujuan yang memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia, yang memiliki aturan pelindungan tenaga kerja asing dan memiliki jaminan sosial. 

Atas dasar tersebut, pemerintah dalah hal ini mungkin Kemlu dan Kemnaker melakukan upaya-upaya diplomasi kepada negara tujuan pnempatan dalam hal ini calon pemberi kerja untuk menyetujui prinsip emploment pays sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku. Setelah itu pemerintah harus mempertemukan antara agen dalam dan luar negeri untuk membuat perjanjian kerjasama penempatan, yang berprinsip pada employment pays. 

Selain itu pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menganggarkan biaya pelatihan bagi PMI, dan kemudian BP2MI merevisi Perban tentang Pembebasan Biaya Penempatan yang masih membebankan biaya penempatan kepada PMI. 

Dengan demikian persoalan-persoalan beban biaya penempatan seperti yang dialami oleh seluruh pekerja migran termasuk pekerja migran musiman di Inggris tidak terjadi lagi.