Pada Jum'at, tanggal 22 Maret 2024, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur (Amatir) menggelar aksi unjuk rasa yang damai di depan Mapolresta Malang Kota. Terdiri dari puluhan anggota, Amatir merupakan sebuah koalisi yang mewakili mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur, termasuk Universitas Brawijaya, Politeknik Negeri Malang (Polinema), Universitas Negeri Malang (UMM), Unisma, dan UIN Malang.
Kedatangan mereka ke Mapolresta Malang Kota tidak tanpa alasan. Mereka ingin mengajukan pertanyaan tentang netralitas Polri dalam konteks Pemilu 2024. Selain itu, mereka juga ingin menyoroti pernyataan dari seorang pengamat militer bernama Connie, yang menyatakan bahwa Polri memiliki akses ke aplikasi Sirekap KPU, yang berpotensi untuk memengaruhi hasil pemilu.Â
Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa spanduk dengan tulisan yang menuntut klarifikasi terhadap klaim tersebut. Mereka menganggap pernyataan Connie perlu dibuktikan kebenarannya dan menantang pihak kepolisian untuk membuktikan bahwa klaim tersebut tidak benar.Â
Spanduk-spanduk tersebut juga menyoroti pernyataan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno, yang mengindikasikan bahwa sejumlah polres memiliki akses ke aplikasi Sirekap KPU, serta kemungkinan pengisian formulir C1 dilakukan di polres-polres.
Ketika tiba di Mapolresta Malang Kota, aksi mereka disambut oleh Kasat Intelkam Polresta Malang Kota, Kompol Ferry Dharmawan, yang mewakili Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto. Namun, pada saat itu, Kapolresta Malang Kota tengah terlibat dalam teleconference bersama Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Subianto.
Salah satu perwakilan mahasiswa Amatir menjelaskan bahwa mereka telah mendapatkan izin untuk melangsungkan aksi tersebut. Mereka ingin menyampaikan pesan bahwa Polri harus tetap menjaga netralitasnya dalam Pemilu dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya. Mahasiswa juga menegaskan bahwa klaim tentang akses Polri terhadap aplikasi Sirekap KPU adalah tidak benar.
Ketika ditanya, Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Budi Hermanto, menegaskan kembali bahwa Polri harus tetap netral dalam Pemilu. Dia menyatakan bahwa Polresta Malang Kota tidak memiliki akses ke aplikasi Sirekap KPU atau mengisi formulir C1 Pemilu 2024. Kapolresta juga menegaskan bahwa tugas mereka hanya untuk memastikan keamanan dan ketertiban dalam proses pemilu, dan bahwa jika ada indikasi kecurangan, hal tersebut harus dilaporkan melalui prosedur yang berlaku. Dia menyatakan kelegaannya bahwa situasi di Kota Malang saat ini masih kondusif.
