Perkembangan selanjutnya semakin kompleks. Lebih-lebih ketika muncul lembaga pendidikan yang bersifat segregatif secara rasial, etnis dan sosial-ekonomis. Masing-masing merasa perlu untuk menyediakan tenaga pengajar dari kalangan sendiri. Itu sebabnya, lahir pula lembaga pendidikan guru yang bersifat eksklusif. Ketika kemudian Jepang menduduki Indonesia, terjadi penyederhanaan besar-besaran. Kebijakan Dai Nippon menyebabkan heterogenitas itu melebur.
Buchory membagi rentang waktu sistem pendidikan menjadi empat periode secara arbitrer berdasarkan semangat zaman. Pertama, periode 1945-1949. Ia menyebutnya sebagai periode rehabilitasi sistem pendidikan. Selama masa ini, kebanyakan usaha yang dilakukan adalah memulihkan kembali sistem pendidikan guru yang selama masa Jepang telah mengalami penyederhanaan.
Kedua, periode 1950-1965, sebagai periode ekspansi sistem pendidikan guru. Usaha yang banyak dilakukan dalam kurun waktu ini ialah penambahan sekolah-sekolah guru di seluruh Indonesia, yakni mulai dari sekolah guru paling bawah (Kursus Pengantar untuk Pengantar Kewajiban Belajar) sampai jenjang perguruan tinggi (Perguruan Tinggi Pendidikan Guru / IKIP).
Ketiga, periode 1966-1983, sebagai periode modernisasi pendidikan guru. Perbaikan yang terjadi pada periode ini lebih difokuskan untuk memutakhir-kan (updating) kondisi pendidikan guru, misalnya pembaharuan metode-metode pembelajaran terbaru beserta penambahan perlengkapan teknologi. Melalui langkah inilah Indonesia berusaha mengejar ketertinggalan dari Negara-negara tetangga, terutama Singapura,Thailand, Malaysia dan Filippina.
Terakhir, keempat, 1984-1998, sebagai periode ambivalensi. Penting untuk dicatat, bahwa selama periode ini, lembaga pendidikan guru (IKIP) menghadapi keraguan-raguan mengenai identitas dirinya. Saat itu, lembaga pendidikan guru seolah terbelah menjadi dua, yakni identitas sebagai perguruan tinggi yang bertugas mengembangkan disiplin keilmuan tertentu (seperti matematika dan sosiologi) atau sebagai kawah candradimuka calon-calon guru baru belaka.
IKIP ingin memiliki kapasitas untuk mengembangkan disiplin keilmuan, namun di sisi lain terbentur statusnya yang masih institut.Hal ini dipicu karenaÂ
keinginan untuk menyetarakan gengsi akademik dengan Universitas. Sejak itulah banyak institut bermetamorfosa menjadi Universitas. Harapan dari perubahan ini, selain menambah penghargaan masyarakat, juga lembaga ini akan lebih yakin dalam mempersiapkan guru, serta mengembangkan pengetahuan.
Namun kenyataannya, konsep universitas ini akhirnya membuat kompetensi lembaga pendidikan guru makin kabur dan Ribet.
Akibatnya, banyak keluhan masyarakat mengenai kelemahan-kelemahan guru sekolah. Hingga kini, kekaburan konseptual mengenai makna kompetensi guru ini masih belum teratasi.
Segenap langkah telah dilakukan, namun lembaga pendidikan guru tak juga mampu menjawab tantangan zaman, apalagi menghasilkan kemajuan. Semua usaha yang pernah dilakukan hanya mewariskan persoalan baru, misalnya penurunan mutu dan kinerja guru.
Persoalan juga muncul ketika heterogenitas sosial dan cultural masyarakat yang disikapi dengan pola yang sama. Berbeda dengan dulu, dulu setiap guru ditempatkan pada sekolah yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Setelah format pendidikan sekolah Indonesia diseragamkan, persoalan yang dulu telah teratasi tersebut kini malah mencuat.
