Kotapinang merupakan salah satu kecamatan di Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara. Kotapinang berada 345 km dari kota Medan. Sebelumnya, Kotapinang ini pernah menjadi ibukota Kesultanan Kotapinang. Kesultanan Kotapinang awalnya bernama Kerajaan Pinang Awan, yang dipimpin oleh Raja pertama ialah Sultan Batara Gorga Sinombah. Kesultanan ini diperikirakan berdiri pada abad ke-16. Sultan Batara Gorga Sinomba merupakan keturunan dari alam Minangkabau Negeri Pagaruyung, yaitu Sultan Alamsyah Syaifuddin. Awalnya Kesultanan ini terletak di Hotang Mumuk atau Pinang Awan Kampung Asamjawa. Kesultanan ini meraih kejayaannya sekitar tahun 1858, ketika Belanda menandatangani kontrak politik kerajaan Siak. Kontrak tersebut menyatakan bahwa Kerajaan Siak dan daerah jajahannya di Sumatera Timur harus tunduk pada Belanda dimana pada saat itu Kesultanan Kotapinang menjadi salah satu daerah yang wajib tunduk pada Belanda. Kemudian pada 30 November 1867, Belanda membentuk afdeling yang terdiri dari:
- Onder Afdeling Batubara
- Onder Afdeling Asahan
- Onder Afdeling Labuhanbatu
Afdeling ini dibuat sebagai taktik Belanda untuk mengikat kerjasama dengan kerajaan tradisional dalam lingkungan afdeling. Kerjasama tersebut dilakukan dengan cara penandatanganan Korte Verklaaring dan Lange Verklaaring. Pada saat itu Kesultanan Kotapinang menjadi perantara Belanda untuk mengambil atau mengumpulkan pajak dari perkebunan di wilayah Kesultanan Kotapinang. Jika ditinjau dari segi ekonomi, wilayah Labuhanbatu selatan khususnya Kesultanan Kotapinang memiliki wilayah strategis dimana terdapat jalur yang dilintasi kapal-kapal yang menuju Semenanjung Malaka melalui selat malaka. Hasil bumi yang dimiliki Kesultanan Kotapinang juga membuat penguasa Belanda tertarik untuk menanamkan modal dan menguasai hal tersebut, seperti rotan, damar, pinang, koprah, dan hasil laut. Hal tersebut membuat Kesultanan Kotapinang berada dalam belenggu Belanda dimana Belanda mulai menguasai Labuhanbatu dan Kesultanan Kotapinang, Belanda juga turut ikut campur dalam urusan kerajaan, hingga akhirnya kerajaan-kerajaan dengan politik kontrak berubah menjadi kerajaan dengan politik Korte Varklaaring yang berisi "pengakuan atas kedaulatan Hindia Belanda, tidak mengadakan hubungan dengan negara asing, dan mengikuti semua perintah yang dikeluarkan Belanda." Politik tersebut mengubah status Kesultanan Kotapinang dari perantara Belanda menjadi alat pengeksploitasi kekayaan alam rakyat Kotapinang. Ketika seluruh kekuasaan sudah dipegang Belanda, Belanda pun membuat konflik perselisihan antar raja yang lemah dan raja yang kuat. Hal ini menyebaban Kesultanan Kotapinang tunduk dibawah kuasa Belanda hingga akhirnya Kesultanan Kotapinang runtuh dan melebur dengan Indonesia pada tahun 1946.
