Mohon tunggu...
Binti Nur Asiyah
Binti Nur Asiyah Mohon Tunggu... Seorang Dosen yang tertarik pada perubahan ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan pendampingan

Di bidang perbankan konven/syariah jg menjadi bagian dari konsen profesional

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kebijakan pemangkasan Anggaran: Kemunduran atau pilihan?

11 Februari 2025   17:36 Diperbarui: 17 Februari 2025   21:44 219
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pekan ini sedang heboh pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang menggunakan anggaran negara. Wal hasil setiap lembaga berjibaku menata anggaran sedemikian rupa agar mampu menjalankan tugas dengan anggaran yg seefisien mungkin. Fenomena pberitaan muncul, adanya yg mewawarkan 3 hari masuk kerja, 3 hari kerja work from home. Ada yang pemangkasan anggaran, termasuk perjalanan dinas, ada yang menjalankan semangat efisiensi dengan memberikan plakat hemat energi, matikan listrik yg tidak fungsi. Efisiensi dalam penggunaan fasilitas yang tidak perlu ini yang patut di apresiasi. 

Efisiensi dari sisi ekonomi selalu memberikan rumus agar ada yang dikorbankan sehingga mampu menekan biaya pengeluaran. Pertanyaanya dengan efisiensi apakah kerja akan maksimal atau justru akan mengalami kemunduran? 

Di kampus misalnya, dengan kebijakan tidak boleh ada perjalanan dinas. Dampaknya aktifitas yang berbau perjalanan tidak bisa dicairkan. Pada hal aktifitas tertentu yg mendukung akreditasi wajib melaksanakan perjalanan seperti penelitian luar negeri, pengabdian masyarakat internasional, dan pendidikan pengajaran lainnya termasuk benchmarking internasional. Lembaga dtuntut unggul.. Dari mana rumus unggul bisa diperoleh jika prasyarat menuju unggul tidak bisa dijalankan. Bahkan hari ini ada surat dinas tentang blokir anggaran BOPTN, dan itu adalah salah satunya anggaran untuk penelitian. 

Perlu adanya pemikiran mendalam dalam hal anggaran. Lebih baik program yang masih bisa dijalankan oleh masyarakat bisa jalan sendiri seperti makan gratis. Dampak kebijakan makan gratis berbuntut efisiensi. Dampak pelebaran kementerian berdampak biaya operasional yang membengkak. 

Perlu ada kebijakan yang bijak dari pada hanya mengejar penampilan dan bahkan untuk pemenuhan janji politik. Bukan berarti janji politik tidak dijalankan tapi bijaklah dalam menentukan prioritas, misalnya bagi warga yang betul betul miskin yang orang tua siswa memang tidak mampu menyediakan makan. Tidak di gebyah uyah semua harus diberi makan. 

Termasuk pembangunan IKN, apa manfaatnya bagi masyarakat?? Masyarakat tahunya layanan jalan, maka zamannya digital, tempat semestinya tidak menjadi tujuan, melainkan layanan digital yang tidak wajib menuntut kantor yang menghabiskan anggaran trilyunan yang berbuntut efisiensi anggaran di mana-mana.  Cukup menjadi negara sendiri tanpa harus bangga dianggap sebagai negara kaya yang nyatanya masyarakatnya masih mengharap bantuan layaknya berebutnya gas melon. 

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun