Baru-baru ini, media asal Inggris, Time Out, menobatkan Jakarta sebagai kota paling bahagia urutan ke-18 di dunia berdasarkan survei tahunan yang melibatkan lebih dari 18 ribu penduduk kota di berbagai negara.
Jakarta, bersanding dengan kota-kota besar, seperti Tokyo, Sydney, Abu Dhabi yang menempati posisi pertama, Medellin di urutan kedua, dan Cape Town di posisi ketiga.
Survei tersebut, menggunakan sejumlah indikator: seni dan budaya, kuliner, kenyamanan berjalan kaki, keterjangkauan, kualitas hidup, kebahagiaan, dan kehidupan malam.
Khusus untuk kebahagiaan, ada lima indikator utama yang diukur, mulai dari apakah kota membuat bahagia, hingga apakah rasa kebahagiaan di kota tersebut telah tumbuh pesat belakangan ini.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pun menanggapi hasil survei ini dengan antusias, meski dengan nada bercanda.
Dilansir dari Kompas.com, dalam pernyataannya di Kebayoran Lama Utara pada 13 Oktober 2025, ia mengatakan pencapaian ini sejalan dengan visinya: "Yang seperti saya lakukan berulang kali, saya memang ingin Jakarta itu menjadi aman, nyaman, bahagia."
Ia, bahkan melontarkan komentar jenaka: "Saya tidak tahu, mungkin yang survei Time Out itu tahu gubernurnya suka bahagia sehingga surveinya menjadi bahagia."
Pramono menilai, peringkat ini mencerminkan kebersamaan dan gotong royong warga setelah melewati berbagai dinamika, mencontohkan bagaimana aktivitas publik seperti Car Free Day kembali ramai dengan kegiatan lari dan masyarakat yang ingin menikmati hidup.
Dilansir dari Berita Jakarta, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Muhammad Thamrin, juga mengaku bangga atas capaian ini, menilainya sebagai bukti Jakarta terus berkembang tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga sebagai kota yang semakin nyaman untuk dihuni.
Ia mengapresiasi pengembangan budaya, kuliner, dan ruang publik yang semakin menarik. Namun, ia juga mengakui, pencapaian ini justru menjadi motivasi untuk terus memperbaiki diri karena masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan seperti transportasi publik, kualitas udara, ruang terbuka hijau, dan pemerataan akses fasilitas publik.
Kesenjangan antara persepsi survei dan kenyataan struktural
