Selain itu, setiap pembangunan apartemen atau perumahan baru mesti diwajibkan menyediakan minimal 30 persen unit untuk kategori hunian terjangkau dengan harga yang diatur ketat oleh pemerintah.
Aturan ini sudah diterapkan di banyak kota besar dunia, seperti Singapura dan London, dan terbukti efektif mencegah gentrifikasi, serta memastikan keberagaman ekonomi dalam satu kawasan.
Ketiga, bangun ekosistem hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi publik dan lapangan kerja.
Hunian terjangkau tidak boleh dibangun di pinggiran kota yang jauh dari akses transportasi dan lapangan kerja, karena ini hanya memindahkan masalah dari ketidakmampuan membeli rumah, menjadi beban transportasi yang tinggi dan waktu tempuh yang panjang.
Pemerintah DKI mesti memastikan setiap rumah susun sederhana yang dibangun terintegrasi dengan stasiun MRT, LRT, atau halte Transjakarta, sehingga penghuni dapat dengan mudah mengakses tempat kerja mereka.
Selain itu, di sekitar hunian terjangkau mesti dikembangkan pusat-pusat ekonomi lokal seperti pasar tradisional modern, ruang usaha mikro dengan sewa terjangkau, dan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan taman.
Konsep kota terintegrasi ini akan memastikan, bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapat tempat tinggal, tetapi juga akses terhadap peluang ekonomi dan layanan publik yang berkualitas.
Yang juga tak kalah penting dalam kebijakan ini, libatkan warga dalam perencanaan dan pengelolaan hunian melalui sistem koperasi atau paguyuban, sehingga mereka memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab untuk menjaga lingkungan hunian.
Penutup
Paradoks apartemen kosong di tengah krisis hunian adalah cerminan dari kegagalan sistemik dalam melihat perumahan sebagai hak dasar, bukan komoditas pasar.
Ketika 1,3 juta unit hunian dibutuhkan sementara ratusan apartemen berdiri kosong karena terlalu mahal, ini bukan sekadar masalah ketidakseimbangan pasar, melainkan masalah keadilan sosial yang mendasar.
Tiga solusi yang ditawarkan: subsidi penuh untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pajak apartemen kosong dan regulasi hunian terjangkau wajib, serta pembangunan ekosistem terintegrasi, adalah langkah konkrit yang membutuhkan kemauan kuat dan komitmen anggaran yang serius.
