Apakah Dana Haji Dijamin LPS?

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Haji, BPKH dapat melakukan penempatan keuangan haji dalam bentuk produk perbankan syariah. Mengingat bahwa saat ini BPKH telah memasuki tahun ke empat sejak pertama kali berdiri pada 2017, maka BPKH hanya dapat menempatkan dana haji pada Bank Syariah maksimal 30% dari total penempatan dan investasi keuangan haji. 

Sejalan dengan hal tersebut, mengacu pada Laporan Keuangan BPKH tahun 2020 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jumlah penempatan dana BPKH pada Bank Syariah mencapai Rp45,3 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana tetap dan berada pada kondisi yang likuid, terbukti dengan penempatan dana BPKH pada Bank Syariah berkontribusi sekitar 82% dari aset lancar BPKH.

Perlu diketahui bahwa saat ini, terdapat kurang lebih 5 juta rekening jamaah haji pada Bank Syariah dengan masa tunggu yang variatif yang seluruhnya dikelola dengan prinsip syariah. Dalam hal ini Bank Syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai pintu awal Nasabah membuka rekening haji. Secara langsung, dana haji ini memberi manfaat kepada perbankan Syariah sebagai sumber pendanaan bagi Bank untuk penyaluran pembiayaan kepada sektor riil. 

Di sisi lain, karena Bank Syariah berada pada highly-regulated industry, manfaat yang diperoleh BPKH adalah pengelolaan dana yang prudent dan profesional. Pada akahirnya, jamaah dapat memperoleh imbal hasil sesuai pengelolaan dana Bank yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga akan bermanfaat pada saat waktu keberangkatan haji nasabah tiba.

SKEMA PENJAMINAN DANA HAJI OLEH LPS

Lembaga Penjamin Simpanan Syariah (Sumber Gambar: CNN Indonesia)

Kaitannya dengan penjaminan dana simpanan Nasabah perbankan di Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah otoritas yang berwenang menjalankan fungsi tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). 

Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Pasal 10 UU LPS, LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hal ini sejalan dengan penempatan dana BPKH pada Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2018.

Lebih lanjut, dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan LPS Nomor 2 Tahun 2010 tentang Program Penjaminan Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2018, dalam hal nasabah memiliki rekening yang dinyatakan secara tertulis diperuntukkan bagi kepentingan pihak lain (beneficiary), maka saldo rekening tersebut diperhitungkan sebagai saldo rekening beneficiary yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, atas dana BPKH yang ditempatkan dalam rekening simpanan Bank Syariah berlaku penjaminan simpanan dengan skema untuk rekening simpanan atas nama BPKH qq Jamaah Haji dimana BPKH bertindak sebagai wakil dari jamaah tersebut, maka nilai simpanan yang dijamin adalah maksimal Rp2 Milyar untuk masing-masing jamaah per Bank. Secara umum, nominal keberangkatan haji per jamaah adalah sekitar Rp75 Juta yang dipastikan bahwa dana haji tersebut dijamin oleh LPS.

Pada akhirnya, pengelolaan dana haji memiliki tujuan utama yaitu dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas dengan manajemen dana yang aman, likuid, dan mengedepankan manfaat bagi umat. Ditambah, baik itu dalam kondisi pandemi maupun normal, dana haji yang ditempatkan BPKH pada rekening simpanan Bank Syariah merupakan simpanan yang 100% dijamin LPS.