[caption id="" align="alignleft" width="218" caption="Sumber: http://fdillaars.blogspot.com"][/caption]
Setiap kali saya mengisi pelatihan atau sharing guru di sekolah, banyak guru yang mengeluhkan pusingnya mengkatrol/mendongkrak nilai siswa untuk mencapai KKM dan dinyatakan tuntas. Terlebih ada sumber dari pengawas dinas mengatakan bahwa siswa tidak boleh ada yang tidak naik, semua harus naik. Sebagai seorang guru saya juga mengalami hal tersebut, namun setidaknya kita bisa bersikap bijak dan arif menyikapi nilai siswa tanpa harus resisten terhadap ketidak naikan siswa.
Nilai merupakan kulminasi evaluasi dari serangkaian proses administrasi pembelajaran atau dikenal dengan istiah dokumen 2 bagi guru yang cukup merepotkan dan banyak dikeluhkan oleh para guru. Betapa tidak, disamping harus mentransfer ilmu guru juga diberi beban kerja untuk memenuhi administrasi pembelajaran, hal ini merupakan salah satu indicator entitas dari 4 kompetensi guru.
Menentukan nilai akhir salah satu kerjaan yang bikin pusing juga, kelihatannya gampang, tetapi arena ada patokan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) maka penentuan nilai untuk mencapai KKM menjadi urgen. Sedikit dipaksakan untuk naik bukankah nantinya membebani siswa pada tingkat lanjut? Bagaimana jika nilai siswa di bawah KKM? Bagaimana jika sudah direkap dengan nilai formatif dan tugas harian masih dibawah KKM? Padahal mungkin guru sudah sekuat tenaga dan doa memberikan penjelasan tiap materi tetapi nilainya tetap anjlok.
Berdasarkan beberapa info dan sharing saya dengan beberapa pengawas UPTD atau dari Dinas Pendidikan, terdapat beberapa model untuk mengkatrol/membuat nilai siswa mencapai KKM sehingga bisa dikategorikan tuntas dan naik kelas. Tentunya proses ini dijalankan setelah dilaksanakannya remedial bagi siswa yang nilainya masih di bawah KKM. Problem selanjutnya bagaimana memperlakukan nilai remedial ini? Ada yang berpendapat nilai remedial dibagi dengan nilai Asli. Misal, KKM 65, nilai asli 60 dan nilai remedial 80 maka nilainya jadi 70. Ada pula model yang langsung menggunakan nilai remedial, sehingga nilai asli tidak berlaku. Model ini juga yang biasa kita jumpai di kampus. Ketika salah satu mata kuliah kita dapat nilai C lalu kita ulang dapat B, maka nilai B yang berlaku.
Namun, ada salah seorang peserta pelatihan bertanya kepada saya, bagaimana dengan siswa yang tidak diremedial karena sudah mencapai KKM dan melalui pengayaan? Misalkan ada nilai siswa setelah diremedial ternyata nilainya melampaui siswa yang tidak diremedial, apakah adil? Bahkan kalau guru yang tidak mau pusing biasanya langsung saja menggunakan nilai KKM sebagai nilai siswa yang tidak mencapai KKM. Jika seperti itu, apa gunanya nilai mereka, tes mereka, remedial mereka? Nah, jadi yang enak gimana ya..
Saya sempat mendapatkan artikel dari Majalah Guruku yang ditulis oleh seorang dosen UIN Syarif Hidayatullah (setelah berselancar di dunia maya ternyata saya menemukan juga di blog…). Pada rubrik Cakrawala Majalah Guruku Edisi 20 terdapat model dongkrak nilai yang mungkin mendekati proporsional, yaitu dengan menggunakan fungsi akar dalam memberi nilai. Sebagai contoh disebutkan dalam artikel tersebut, seorang siswa mendapat nilai 36 bila diakarkan jadi 6, lalu bila nilai 49 jadi 7 dan bila nilai 64 jadi 8. Karena nilainya harus dalam bentuk puluhan maka hasil akarnya dikalikan 10. Kenapa saya bilang proporsional dalam mendongkrak nilai?
Dengan akar dari nilai asli lalu dikalikan 10 maka nilai ekstrim terendah 0 dan tertinggi 100 akan kembali ke posisi asalnya. Proporsional, bijak dan arif bukan? Jika divisualisasikan dan dianalisis sedikit dalam bentuk grafik bisa dilihat seperti ini:
[caption id="" align="aligncenter" width="300" caption="Gambar Grafik perbandingan nilai asli dengan nilai katrol dengan fungsi akar yang hasilnya dikalikan 10. Sumber: http://mdwiner.files.wordpress.com"]
Dari grafik bisa kita lihat, bahwa bila siswa mendapat nilai 0, bila didongkrak maka nilainya tetap 0. Jadi bisa dikatakan kontraprestasi yang wajar, karena nilai 0 biasanya tidak jawab apa-apa dan mungkin memang tidak bisa apa-apa, sehingga apa perlu harus tetap dipaksakan naik? Rasanya tidak mendidik kalau harus dikatrol juga, tapi mungkin jarang sekali yang sama sekali tidak bisa jawab. Jika seorang siswa nilainya 100 ya tetap 100, dan tidak akan bablas melebihi nilai maksimal 100.
Apapun model pendongkrakan nilainya (saya sering menyebutnya nilai syafa’at) yang lebih penting adalah kearifan, kebijakan dan profesionalitas guru jangan diabaikan. Jangan karena hanya mengejar prestise lembaga pendidikan yang dikelolanya maka semua dinaikkan tanpa prosedur dan sistem penilaian yang proporsional. Jangan juga karena kecewa dengan sekolahnya lalu nilai siswa banyak yang tidak dikatrol. Dongkrak nilai pada akhirnya ditentukan juga dengan nurani seorang guru, apakah bijak atau terpaksa?
Salam Guru Blogger,
References: Majalah Guruku edisi 20, http://mdwiner.wordpress.com
