Tagar (tanda pagar) #GantiKaKwarnas makin banyak bermunculan di media sosial. Tagar itu dibuat untuk menyikapi keinginan banyak kalangan -- terutama dari dalam lingkungan Gerakan Pramuka sendiri -- yang menginginkan perubahan kepemimpinan pengurus Kwartir Nasional (Kwarnas), yang merupakan organ atau pengurus Gerakan Pramuka di tingkat nasional.
Selain Kwarnas, di lingkungan Gerakan Pramuka juga ada Kwartir Daerah (organ/pengurus di tingkat provinsi), Kwartir Cabang (organ/pengurus di tingkat kabupaten atau kotamadya), Kwartir Ranting (organ/pengurus di tingkat kecamatan), baru ke gugusdepan yang merupakan pangkalan tempat para Pramuka berlatih.
Gugus depan kebanyakan berpangkalan di sekolah dan lembaga pendidikan, walau pun ada juga yang berpangkalan di komunitas, komplek perumahan, dan sebagainya.
Selama lima tahun kepengurusan Kwarnas masa bakti 2013-2018, Kwarnas dipimpin oleh Adhyaksa Dault, mantan Menpora yang juga seorang politisi.Â
Sayangnya, oleh sebagian pihak, kepemimpinan Kwarnas kali ini dianggap paling gonjang-ganjing. Inilah untuk pertama kalinya, terjadi pergantian unsur pimpinan yang terdiri dari Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara, berkali-kali. Sebagai contoh, Wakil Ketua Bidang Pembinaan Anggota Muda (Binamuda) saja diganti sampai dua kali.
Padahal waktu pertama kali susunan pengurus itu dikukuhkan dengan Keputusan Presiden RI selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka.
Memang, tidak ada larangan untuk mengganti pengurus, tetapi kalau berkali-kali, apalagi yang diganti termasuk unsur pimpinan, menimbulkan pertanyaan untuk sebagian anggota Gerakan Pramuka.
Belum lagi tidak harmonisnya hubungan antara Ketua Kwarnas dengan Menpora. Ketua Kwarnas, Adhyaksa Dault, bahkan tidak segan menyindir Menpora Imam Nahrawi di depan publik pada acara resmi yang dihadiri Presiden dan pejabat negara lainnya. Bahkan juga di depan para peserta didik Pramuka.
Konon, ketidakharmonisan itu timbul akibat kehadiran Adhyaksa Dault sebagai pribadi di suatu acara yang diselenggarakan Hizbut Thahir Indonesia (HTI), organisasi yang sudah dinyatakan terlarang oleh Pemerintah RI.Â
Menpora sebagai bagian dari Pemerintah, kabarnya berang dan mempertanyakan kehadiran itu. Walaupun kemudian, Adhyaksa Dault sudah menjelaskan kehadirannya bahwa dia hanya diundang, dan dirinya sendiri tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Akibat kurang harmonisnya hubungan antara Adhyaksa Dault dengan Menpora, mengakibatkan sedikit tersendatnya bantuan anggaran untuk Gerakan Pramuka.
