Pilar Keadilan Dalam Negara Hukum

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Hal ini berarti seluruh aspek kehidupan bernegara harus berdasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Sistem hukum Indonesia bersifat campuran, yaitu menggabungkan unsur dari sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law), hukum adat, dan hukum Islam, yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Secara umum, sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum civil law yang berasal dari tradisi hukum Belanda. Dalam sistem ini, hukum tertulis memiliki kedudukan yang sangat penting, dan peran hakim terbatas pada menerapkan hukum, bukan menciptakan hukum sebagaimana dalam sistem common law.

Selain hukum tertulis, hukum adat juga masih berlaku, terutama di daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal yang kuat. Hukum adat diakui selama tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan nasional lainnya. Di sisi lain, hukum Islam juga diakomodasi dalam aspek-aspek tertentu seperti hukum waris, perkawinan, dan ekonomi syariah, terutama bagi umat Islam.

Lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia meliputi Kepolisian (POLRI), Kejaksaan, Pengadilan, dan Komisi Yudisial, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) juga memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi dan menafsirkan undang-undang.

Namun, dalam praktiknya, sistem hukum Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang belum merata, praktik korupsi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, reformasi hukum terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sistem hukum Indonesia merupakan pondasi penting dalam menjaga keadilan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia. Untuk itu, peran aktif masyarakat dan integritas aparat hukum sangat dibutuhkan demi terwujudnya negara hukum yang adil dan beradab.