Smart City adalah istilah untuk kota-kota yang kehidupan warganya banyak ditopang oleh teknologi elektronik yang terkoneksi dengan internet (Internet of Things).Â
Pijakan dasar bagi segala perangkat elektronik, termasuk koneksi internet, adalah energi listrik. Sehingga, ketersediaan dan kontinuitas listrik menjadi vital dalam pembangunan smart city.
Masalahnya, ketersediaan sumber daya pembangkit konvensional seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara semakin menipis. Selain itu, eksplorasi dan emisinya juga membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Oleh karena itu, negara-negara di dunia kini beralih ke sumber energi baru terbarukan (EBT).
Pada konteks Indonesia, ketersediaan EBT masih relatif kecil dilihat dari potensi dan kebutuhannya. Perlu investasi untuk meningkatkan supply EBT di Indonesia, salah satunya dengan pembangunan pembangkit listrik EBT dan pengembangan teknologi yang terkait.
Kebutuhan IoT dan Energi Listrik
Pertumbuhan penduduk dunia mencapai 0,9 persen per tahun (2022). Sehingga, diprediksi ada 8,5 miliar penghuni bumi dan pada tahun 2030 dan sebanyak 9,7 miliar di tahun 2050 (UNDESA, 2022).Â
Indonesia sendiri mengalami pertumbuhan penduduk sebesar 1,17 persen pada tahun 2022 sehingga pada tahun 2050 diperkirakan ada sekitar 331 juta penduduk di Indonesia (Kusnandar, 2019).
Sebagian besar penduduk dunia pada 2050 (68-70 persen) akan tinggal di perkotaan ("Cities," 2022). Di Indonesia, penduduk yang tinggal di perkotaan pada 2030 diperkirakan sebanyak 63,4 persen (Rizaty, 2021). Sekarang ini ada 20 kota di Indonesia yang berpenduduk diatas 1 juta orang dan 5 diantaranya berpenduduk diatas 2 juta orang ("Daftar," 2022).
Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah ini menuntut peningkatan pengadaan dan pengembangan Internet of Things (IoT) untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. IoT dan segala perangkat pendukungnya tentu membutuhkan lebih banyak ketersediaan energi listrik untuk operasionalnya.
Kebutuhan EBT
Di samping kebutuhan energi, kebutuhan pelestarian lingkungan menjadi faktor yang sama kuat untuk pengembangan EBT di seluruh dunia. Indonesia sendiri berupaya untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060.Â
Karbon netral adalah kondisi di mana emisi karbon terserap kembali sehingga tidak menguap ke atmosfer. Istilah yang lain adalah net-zero emission.
Untuk mencapai kondisi karbon netral tersebut, menurut PLN, 600 GW listrik harus dihasilkan oleh pembangkit EBT. Saat ini (2022) produksi pembangkit EBT hanya sekitar 66 GW (Sucahyo, 2022).
Indonesia sebenarnya memiliki karunia EBT yang melimpah. Selain matahari yang bersinar sepanjang tahun, panas bumi tersimpan banyak di Indonesia. Setelah Amerika Serikat, Indonesia adalah penghasil sumber panas bumi terbesar di dunia ("Panas," 2021b).
Potensi EBT Indonesia menurut Menteri ESDM RI Arifin Tasrif di bulan November 2021, mencapai 648,3 GW, jika mengikutkan uranium. Sayangnya, potensi EBT itu baru terolah sebanyak 2% ("Peluncuran," 2021).
Kendalanya terjadi pada beberapa aspek, antara lain keterbatasan jaringan dan intermitten surya dan angin. Minat investor yang masih terbatas disebabkan oleh biaya yang mahal, risiko yang tinggi, dan keterbatasan teknologi.
Kebutuhan investasi untuk mencapai kondisi karbon netral menurut Kementerian ESDM RI adalah 1.177 miliar dolar AS. Angka itu terdiri dari 1.042 miliar dolar AS untuk investasi di pembangit EBT dan 135 miliar dolar AS untuk transmisi ("Ini," 2022).
Sementara untuk mencapai target energi terbarukan di tahun 2025, Indonesia butuh 423 triliun rupiah atau sekitar 28 miliar dolas AS (Umah, 2020). Sebagian dari pembiayaan ini butuh peran sektor swasta dengan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha).
Peluang Investasi
Beberapa peluang investasi EBT antara lain terbuka di Batam, Sumatera Barat, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur.Â
Di Batam, menurut BP Batam, terdapat industri yang bisa menjadi konsumen EBT. Kemudian memiliki jaringan distribusi ke Pulau Bintan yang merupakan Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Singapura yang posisinya dekat juga merupakan peluang pemasaran EBT. Sementara untuk pembangunan PLTS terapung, Batam juga memiliki 7 waduk yang bisa dimanfaatkan (Sirait, 2022).
Di Sumatera Barat, potensi EBT belum tergarap secara maksimal meski potensinya besar. Panas bumi merupakan potensi terbesar di Sumatera Barat, disusul potensi hydro. Capaian tingkat EBT panas bumi di Sumatera Barat sekitar 28,19%, meski demikian lebih besar dari capaian nasional yang hanya 11,5% (Hendra, 2022).
Di Nusa Tenggara Timur, energi EBT bisa diperoleh dari arus laut yakni di Flores Timur (Meilanova, 2018). Sementara di Manggarai Barat diperoleh dari panas bumi ("Panas," 2021a). Potensi EBT di Selat Larantuka Flores Timur diperkirakan mencapai 30 MW ("Menteri," 2018) dan potensi EBT panas bumi di Wae Sano Manggarai Barat sekitar 910 MW.
Potensi EBT di Kalimantan Timur diperkirakan sebesar 23.841 MW. Potensi ini antara lain terdiri dari tenaga air 5.615 MW, surya 13.479 MW, biomassa 964 MW, air (hidro) 3.562 MW, dan sampah 9 MW (Prasetyo, 2022).
Adapun pulau-pulau di Indonesia dengan potensi tenaga air (hydropower) yang cukup melimpah, antara lain berada di Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Bali, Pulau Papua, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air skala mini (PLTM) dan mikro (PLTMH) di wilayah Indonesia yang telah teridentifikasi mencapai 500 MW ("Peluang," 2022).
Kebijakan pemerintah
Pemerintah telah membuat beberapa kebijakan untuk mempermudah investasi di Indonesia. Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dikeluarkan untuk mempermudah setiap orang berusaha termasuk investor asing. Kemudahan berusaha ini diwujudkan dengan meringkaskan proses perizinan usaha, penggunaan sistem online, dan pemberian kepastian waktu.
Pada Agustus 2021, sistem perizinan online bernama Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) diluncurkan. Sistem perizinan ini memangkas banyak prosedur dengan mengubahnya berdasarkan risiko usaha.
Untuk usaha-usaha yang berisiko rendah, registrasi online saja sudah cukup untuk memulai usaha. Demikian juga pelaporan yang disederhanakan dan disampaikan secara online. OSS ini membuat prosedur dan mekanisme proses perizinan menjadi sama di seluruh daerah di Indonesia.
Kebijakan lain adalah dengan menetapkan investasi prioritas. Investasi prioritas dilihat dari aspek ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, teknologi tinggi, dan berbasis digital. Investasi prioritas ini akan diberikan fasilitas perpajakan dan nonperpajakan.
Khusus untuk investasi di EBT, Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang mengenakan pajak karbon dan memberi insentif untuk upaya efisiensi karbon. Kemudian PT PLN memberikan porsi lebih besar kepada EBT dalam penambahan kapasitas pembangkit listrik yang ditargetkan 51,6% pada tahun 2030 atau sebesar 20,9 GW.
Pada September 2022, Peraturan Presiden Nomor 112 tentang tarif pembelian tenaga listrik EBT juga telah terbit. Aturan ini antara lain memberikan peluang penjualan listrik EBT ke PLN dengan harga tinggi untuk mengimbangi biaya produksi.
Atas kenaikan biaya yang dikeluarkan PLN Â tersebut, Pemerintah telah menyatakan pemberian kompensasi. Kementerian dan pemerintah daerah juga diminta untuk segera menyusun insentif fiskal dan nonfiskal paling lama setahun setelah terbitnya Perpres 112/2022 tersebut (Wahyudi, 2022).
Dengan kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan peningkatan investasi di sektor EBT di Indonesia dapat terjadi. Sebab EBT harus mengambil alih proporsi terbesar dalam penyediaan energi listrik di masa depan. Selain untuk penyelamatan bumi, EBT juga mempengaruhi realisasi pembangunan kota-kota pintar (smart city) di Indonesia.
Referensi:
Cities of the future. (2022, August 8). National Geographic UK. https://www.nationalgeographic.co.uk/cities-of-the-future
Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk. (2022, 2 November). In Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kota_di_Indonesia_menurut_jumlah_penduduk#:~:text=Sebagai%20pusat%20perekonomian%20terbesar%20di,penduduknya%20menggantungkan%20hidup%20pada%20Jakarta.
Hendra, M. N. (2022, 7 September). Potensi energi baru terbarukan di Sumbar belum digarap maksimal. Bisnis. https://sumatra.bisnis.com/read/20220907/534/1574962/potensi-energi-baru-terbarukan-di-sumbar-belum-digarap-maksimal
Ini lansekap pendanaan pengembangan EBT. (2022, 17 Februari). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://ebtke.esdm.go.id/post/2022/02/17/3089/ini.lanskap.pendanaan.pengembangan.ebt
Kusnandar, V. B. (2019, 28 Agustus). Jumlah penduduk Indonesia pada 2100 di urutak ke-7 dunia. Databoks. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/28/jumlah-penduduk-indonesia-pada-2100-di-urutan-ke-7-dunia
Meilanova, D. R. (2018, 1 April). Proyek pembangkit arus laut di Larantuka, Flores segera direalisasikan. Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20180401/44/778722/proyek-pembangkit-arus-laut-di-larantuka-flores-segera-direalisasikan
Menteri ESDM tinjau lokasi pembangunan pembangkit listrik arus laut di Selat Larantuka. (2018, 2 April). Direktoran Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. https://ebtke.esdm.go.id/post/2018/04/02/1924/menteri.esdm.tinjau.lokasi.pembangunan.pembangkit.listrik.arus.laut.di.selat.larantuka
Panas bumi di Manggarai Barat. (2021, 30 September). Bisnis.com. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210930/44/1448702/pengembangan-ebt-geo-dipa-energi-siap-bor-panas-bumi-di-manggarai-barat
Panas bumi Indonesia terbesar kedua dunia, Sumut terbesar di Indonesia. (2021, 22 November). Harian SIB. https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Panas-Bumi-Indonesia-Terbesar-Kedua-Dunia--Sumut-Terbesar-di-Indonesia
Peluang bisnis energi. (2022, 12 November). Kementerian Investasi/BKPM. https://www.investindonesia.go.id/id/mengapa-berinvestasi/peluang-bisnis
Peluncuran Net Zero World COP-26, Menteri ESDM sampaikan peluang investasi EBT di Indonesia. (2021, 8 November). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. https://ebtke.esdm.go.id/post/2021/11/08/3004/peluncuran.net.zero.world.cop-26.menteri.esdm.sampaikan.peluang.investasi.ebt.indonesia
Prasetyo, T. (2022, 19 Agustus). Bahas peta energi terbarukan di Kaltim, BKPM RI dan DPMPTSP Kaltim duduk bersama. https://diskominfo.kaltimprov.go.id/lingkungan/bahas-peta-energi-terbarukan-di-kaltim-bpkm-ri-dan-dpmptsp-kaltim-duduk-barsama
