Tiga Asumsi Promosi Investasi yang Misleading

Semua negara paham bahwa investasi, dalam konteks ini investasi langsung, adalah aspek penting dalam pembangunan sebuah negara. Lembaga investasi pun dibentuk untuk khusus mengurusi bidang investasi (penanaman modal). 

Di Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sejak 1973. Lembaga investasi di daerah menyusul dibentuk setelah berjalannya sistem otonomi daerah di tahun 2000-an.

Di Medan misalnya, Kantor Penanaman Modal Daerah (KPDM) mulai bekerja pada tahun 2003. Lembaga ini kemudian mengalami perubahan bentuk sebanyak dua kali yaitu menjadi Badan Penanaman Modal (BPM) pada tahun 2009, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada 2017.

Salah satu tugas lembaga investasi adalah promosi. Ternyata dalam pelaksanaan tugas tersebut, muncul asumsi-asumsi yang kurang tepat, baik di dalam lembaga itu sendiri maupun di luar lembaga seperti di pemerintah daerah itu sendiri, DPRD, dan masyarakat umum. Berikut tiga asumsi yang sebenarnya misleading (keliru).

Promosi adalah pameran

Promosi diidentikkan dengan pameran sehingga kegiatan promosi didominasi oleh kegiatan pameran. Padahal pameran atau ekshibisi hanyalah satu bentuk kegiatan promosi. 

Menurut Kartajaya dan Yuswohady (2005), sedikitnya ada lima bentuk kegiatan promosi, yaitu:

• publisitas (publicity),
• publikasi (publication),
• ekshibisi (exhibition),
• temu usaha (business forum), dan
• promosi keliling (roadshow).

Ada bentuk-bentuk kegiatan promosi lain selain pameran yang seyogyanya dilakukan secara simultan untuk memperoleh dampak yang maksimal. Beberapa diantaranya bisa jadi lebih efektif daripada pameran.

Investasi adalah proyek besar

Ada angggapan bahwa yang disebut investasi itu adalah proyek-proyek berskala besar yang bernilai milyaran dan trilyunan rupiah. Padahal definisi investasi yang dimaksud dalam konteks ini (investasi langsung) adalah menanamkan sejumlah uang dalam bentuk usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang.

Undang-undang penanaman modal Nomor 25 Tahun 2007 pada pasal 1 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Tanpa batasan besar modal. Artinya setiap rupiah yang ditanam untuk menjalankan usaha adalah investasi. Pembagian besarnya modal hanya untuk memilah tingkatan usaha seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, dan bukan tentang pengertian investasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria modal usaha mikro itu bahkan hingga 1 milyar rupiah. Besar modal yang digolongkan usaha kecil adalah 1-5 milyar dan usaha menengah 5-10 milyar rupiah.

Kriteria baru ini jauh menggeser besaran modal UMKM yang selama ini dikenal melalui UU 20/2008. Dengan demikian, kebanyakan usaha yang beroperasi di lapangan saat ini jadi berstatus UMKM.

UMKM bukan tugas lembaga investasi

Beberapa orang menganggap bahwa lembaga investasi hanya boleh mengurusi proyek-proyek investasi berskala besar seperti pabrik, skyscraper, dan mega proyek lainnya. Padahal sesuai definisi dan undang-undang, investasi itu adalah semua bentuk usaha, dimana UMKM ada di dalamnya.

UU Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 sendiri mengamanahkan pemerintah, dalam hal ini lembaga penanaman modal, untuk melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya (pasal 13).

Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020 mencapai 61,07% (Waseso, 2020). Dengan naiknya besaran modal yang dikategorikan UMKM sesuai PP 7/2021, sangat mungkin kontribusinya menjadi lebih besar karena mengikutkan usaha yang dulunya tidak disebut UMKM. Oleh karena itu, investasi di sektor UMKM ini harus menjadi perhatian lembaga investasi.

Program kemitraan, dorongan inovasi, perluasan pasar, dan penyebaran informasi seluas-luasnya ada dalam kegiatan promosi yang bisa dilakukan lembaga investasi. 

Untuk menawarkan kemitraan tentu dengan cara dipromosikan terlebih dahulu. Perluasan pasar juga bisa dicapai dengan melakukan promosi yang seluas-luasnya.

Tentu saja pemerintah itu adalah satu kesatuan organisasi yang tidak tercerai-berai sehingga pekerjaan organisasi-organisasi perangkat darah (OPD) dilakukan secara kolaboratif dan terintegrasi.

Penjelasan dalam esai ini bukan memisahkan atau menarik-narik kewenangan sektoral melainkan sebaliknya memperkuat kerja sama antar sektor. Bahwa UMKM, misalnya, adalah sektor yang harus didorong bersama-sama sehingga keterlibatan beberapa lembaga adalah langkah yang tepat.

Referensi:

Kartajaya, H. & Yuswohady. (2005). Attracting tourists, traders, investors. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Waseso, R. & Dewi, H. K. (2020, Desember 29). Tahun 2021, Kemenkop UKM targetkan kontribusi UMKM capai 62,36% dari PDB. Kontan.