Pada prinsipnya, sebuah kebijakan dikeluarkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Pada contoh "pengawalan ambulans" ini, awal permasalahan adalah kemacetan dan ketidaktertiban pengguna jalan untuk cepat memberikan jalan bagi ambulans. Padahal undang-undang telah mengatur kewajiban pengendara untuk mendahulukan ambulans.
Dampaknya, waktu tempuh ambulans relatif lama sehingga banyak pasien yang meninggal atau memburuk kondisinya selama perjalanan.
Untuk memecahkan masalah ini, pihak penyedia ambulans mengambil kebijakan mandiri dengan mengadakan pengawalan sipil. Kebijakan ini diambil karena tidak melihat ada solusi lain yang dilakukan pihak berwenang. Hasilnya efektif. Ambulans relatif lebih cepat sampai di tujuan.
Tidak sesuai aturan
Tetapi sesungguhnya kebijakan yang diambil masyarakat ini tidak sesuai dengan aturan. Undang-undang hanya membolehkan pihak kepolisian yang melakukan pengawalan kendaraan di lalu-lintas. Polisi pun melarang pengawalan sipil dan mengancamnya dengan sanksi denda.
Kebijakan mandiri sipil gugur demi hukum. Lalu apa kebijakan publik yang diambil untuk memecahkan masalah itu tetapi tidak melanggar aturan? Mengharapkan ketertiban pengguna jalan sesuai undang-undang lalu lintas? Itu adalah masalah awalnya.
Alternatif kebijakan
Beberapa negara mengembangkan smart ambulance traffic management system (SATMS). Alat yang dipasang di mobil ambulans memberi sinyal kepada sistem pengaturan lampu lalu-lintas untuk mengubah lampu menjadi hijau pada persimpangan yang hendak dilalui.
Ambulans di negara lain menggunakan sirine yang sangat keras dan lampu yang sangat mencolok sehingga secara psikologis mengganggu pengendara yang berada di depannya. Dengan demikian, refleks, para pengendara cepat memberi jalan.
Peneliti lain mengusulkan penggunakan peta GPS bagi sopir ambulans agar cermat memilih rute tercepat.
Karena salah satu penyebab masalah adalah kemacetan, maka kemacetanlah yang harus dipecahkan terlebih dahulu. Negara lain membatasi kendaraan dengan berbagai taktik, seperti pajak, harga BBM, dan yang paling efektif dengan memperbaiki sistem transportasi massal.
Sementara untuk memperbaiki mental pengendara agar tertib lalu lintas, termasuk memberi jalan kepada ambulans, mungkin butuh waktu yang relatif lama. Jalannya panjang, dimulai dari edukasi lalu lintas sejak usia dini hingga sistem perolehan SIM.
Semoga ada kebijakan publik yang lebih cepat memecahkan masalah selain membatalkan sebuah kebijakan dan mengembalikan posisi publik ke permasalahan awal.
