Tidak ada pembangunan yang berdiri di ruang hampa. Indonesia, dengan bentangan geografis yang luas dan beragam, membutuhkan pijakan kokoh untuk memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pengentasan kemiskinan. Pijakan itu adalah infrastruktur dasar: jalan, sekolah, layanan kesehatan, irigasi, hingga air bersih. Melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah berupaya menjadikan infrastruktur bukan sekadar simbol kemajuan fisik, melainkan fondasi transformasi sosial-ekonomi bangsa.
Trisula Pembangunan dan Peran Infrastruktur
Pemerintah menetapkan Trisula Pembangunan sebagai strategi utama pembangunan nasional: menurunkan kemiskinan, meningkatkan SDM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tiga fokus ini bukan jalan yang terpisah, melainkan simpul yang saling menguatkan. Infrastruktur menjadi penghubungnya.
Akses pendidikan tidak mungkin merata tanpa sekolah yang layak dan transportasi yang menghubungkannya. Peningkatan gizi anak-anak sulit dicapai tanpa sistem irigasi, pertanian, dan distribusi pangan yang efisien. Begitu pula layanan kesehatan tak akan berjalan optimal jika masyarakat di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) masih kesulitan menjangkau puskesmas karena keterbatasan jalan dan transportasi.
Dengan logika ini, pembangunan infrastruktur bukan hanya soal beton dan aspal, melainkan instrumen keadilan sosial.
APBN sebagai Penggerak Awal
APBN hadir sebagai motor penggerak utama pembangunan infrastruktur dasar. Di wilayah 3T, negara harus hadir karena investasi swasta sering kali enggan masuk akibat risiko tinggi dan pasar terbatas. Jalan, irigasi, listrik, hingga sanitasi harus lebih dahulu dibangun oleh negara agar membuka peluang ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Namun, untuk daerah yang sudah maju, APBN tidak perlu menanggung beban sendiri. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), investasi swasta, dan pembiayaan kreatif lain seperti blended finance menjadi alternatif penting. Dengan begitu, APBN bisa fokus pada sektor yang benar-benar strategis dan tidak bisa dibiayai oleh mekanisme pasar.
Infrastruktur untuk Pendidikan: Sekolah Rakyat
Salah satu contoh nyata peran APBN adalah program Sekolah Rakyat, yang bertujuan memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui pendidikan berkualitas. Pada APBN 2025, alokasi anggaran Rp13,2 triliun digelontorkan untuk program ini, dengan target pembangunan 200 sekolah yang melayani lebih dari 20.000 siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
