Kemiskinan sering kali lahir dari keterbatasan akses, terutama terhadap pendidikan. Selama berpuluh tahun, anak-anak dari keluarga prasejahtera seakan terjebak dalam lingkaran  yang tak berujung: orang tua tak mampu menyekolahkan anak, anak tumbuh tanpa pendidikan memadai, lalu pada gilirannya kembali melahirkan generasi yang bernasib serupa. Di sinilah negara ditantang, bukan sekadar menyalurkan bantuan sosial, melainkan menyediakan instrumen jangka panjang yang mampu membuka jalan keluar.
Salah satu ikhtiar yang kini sedang digarap pemerintah adalah Sekolah Rakyat---program pendidikan alternatif berbasis gotong royong yang berfokus pada akses, kualitas, dan keberpihakan terhadap mereka yang paling rentan. Hadir di pelosok-pelosok negeri, Sekolah Rakyat menjadi penanda bahwa keadilan sosial bukan jargon, melainkan tanggung jawab nyata yang diemban negara.
Sekolah Rakyat, Harapan di Tengah Keterbatasan
Program ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, terutama mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem pendidikan formal. Berbeda dengan sekolah konvensional, Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan ruang belajar, tetapi juga ekosistem pendidikan inklusif yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, masyarakat, hingga dukungan lintas kementerian.
Hingga Agustus 2025, Sekolah Rakyat telah hadir di 159 titik lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Tercatat 15.370 siswa dari keluarga prasejahtera kini menempuh pendidikan bermutu, didampingi oleh 2.407 guru dan 4.442 tenaga kependidikan yang tersebar dalam 620 rombongan belajar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan wajah masa depan bangsa yang mulai menatap dunia dengan harapan baru.
Dari dusun terpencil di pedalaman Kalimantan hingga desa nelayan di ujung timur Nusantara, Sekolah Rakyat menjelma menjadi rumah belajar yang ramah. Negara hadir bukan hanya dalam bentuk gedung dan kurikulum, tetapi juga dalam kehangatan keadilan sosial yang menyentuh langsung anak-anak yang nyaris terlupakan.
APBN: Instrumen Negara yang Menjamin Kesinambungan
Kehadiran Sekolah Rakyat tidak mungkin berdiri sendiri tanpa sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam kerangka kebijakan fiskal, APBN menjadi instrumen utama yang memastikan pendidikan inklusif ini berjalan berkesinambungan.
APBN dialokasikan bukan sekadar untuk pembangunan sarana fisik, melainkan juga untuk membiayai gaji guru, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan, penyediaan modul belajar, hingga program pendampingan sosial bagi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, APBN bekerja layaknya "urat nadi" yang mengalirkan sumber daya ke titik-titik Sekolah Rakyat di seluruh negeri.
Kementerian Keuangan melalui berbagai skema pembiayaan memastikan agar Sekolah Rakyat tidak terhenti di tengah jalan. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa keadilan fiskal benar-benar diwujudkan: pajak yang dibayarkan masyarakat kembali dalam bentuk layanan pendidikan yang merata.
