Menjaga kesinambungan fiskal dengan defisit anggaran dijaga sekitar 2,78% terhadap PDB.
Mendorong produktivitas belanja negara melalui fokus pada SDM unggul, infrastruktur konektivitas, serta transformasi ekonomi hijau dan digital.
Menjadi jembatan program prioritas pemerintahan saat ini dengan pemerintahan berikutnya, terutama dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Pemerintah juga menegaskan bahwa desain APBN 2025 berfungsi sebagai instrumen penopang transformasi struktural, melalui penguatan sektor industri manufaktur berteknologi tinggi, hilirisasi SDA, serta ekspansi sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif dan digital.
Transformasi Hijau dan Ekonomi Masa Depan
Komitmen Indonesia terhadap transisi energi dan pembangunan rendah karbon juga tertuang secara eksplisit dalam postur belanja negara. Program transformasi ekonomi hijau seperti pembangunan ekosistem kendaraan listrik, carbon pricing, dan penguatan regulasi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) akan mendapat porsi belanja strategis.
Dalam konteks ini, APBN tidak hanya menjalankan fungsi fiskal klasik---mendistribusi dan menstabilkan---tetapi juga menjadi instrumen perubahan, yang memungkinkan Indonesia melompat ke orbit pertumbuhan berkualitas tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.
Reformasi Struktural dan Fiskal Berkelanjutan
Langkah-langkah reformasi perpajakan, efisiensi belanja, serta digitalisasi sistem fiskal tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.189,3 triliun pada 2025, dengan rasio pajak terhadap PDB sekitar 10%.
Selain itu, penguatan Transfer ke Daerah (TKD) diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi wilayah, dengan insentif berbasis kinerja daerah, pemanfaatan Dana Alokasi Khusus tematik, serta dukungan terhadap pengentasan kemiskinan ekstrem.
Mengawal Jalan Menuju 2045
