Memahami bahwa standar kaya dan miskin berbeda-beda bukan berarti kita menormalkan ketimpangan atau bersikap pasif terhadap ketidakadilan. Justru dari pemahaman ini kita bisa memulai langkah-langkah kecil untuk membangun empati sosial.
Memaklumi bukan berarti menyerah, tetapi memahami realitas dari berbagai sudut. Seorang pejabat negara mungkin merasa penghasilannya “pas-pasan” karena harus menanggung beban sosial, membantu kerabat, dan menjaga penampilan. Tapi pemakluman seperti ini tidak boleh mengaburkan kewajiban negara dalam menjamin pemerataan kesejahteraan. Kita harus jernih membedakan antara empati dan pembenaran terhadap privilege yang berlebihan.
Kita juga perlu menyadari bahwa dalam dunia yang kian terpolarisasi oleh ekonomi digital, gaya hidup konsumtif, dan ketimpangan akses, pendidikan menjadi senjata paling ampuh untuk mempersempit jurang ini. Pendidikan yang menanamkan nilai kesederhanaan, gotong royong, dan keadilan sosial perlu ditumbuhkan sejak dini.
Kritik yang Konstruktif, Bukan Cemooh Sinis
Di media sosial, sering kali kita menemukan sindiran sinis terhadap gaya hidup orang-orang tertentu. “Katanya miskin, tapi HP-nya iPhone,” atau “Katanya susah, tapi tiap minggu staycation.” Padahal, mungkin itu hasil tabungan selama berbulan-bulan, atau bentuk kebahagiaan kecil yang dibeli dengan penuh pengorbanan.
Kritik sosial seharusnya diarahkan ke sistem, bukan individu. Jika subsidi salah sasaran, jika korupsi masih terjadi, jika kesenjangan makin dalam, maka itulah yang harus dikritik keras. Namun, mencemooh individu karena pilihan hidupnya tanpa memahami konteks personalnya adalah bentuk empati yang mati.
Menutup dengan Kesadaran: Siapa Kita untuk Menstandarkan Orang Lain?
Akhirnya, kita perlu bertanya pada diri sendiri: siapa kita sehingga merasa berhak mengukur kemiskinan atau kekayaan orang lain? Apakah kita sudah benar-benar tahu perjuangan hidup mereka? Apakah kita siap ditakar dengan standar yang sama?
Memaklumi perbedaan standar bukan berarti menafikan realitas. Tetapi justru dari pemakluman itu, tumbuhlah rasa hormat, solidaritas, dan dorongan untuk memperjuangkan keadilan yang lebih substansial. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, empati sosial yang dilandasi pemahaman akan keragaman standar hidup adalah kunci untuk menjaga kohesi sosial.
Bukan soal berapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa bijak kita menyikapi apa yang dimiliki—dan bagaimana kita memandang apa yang dimiliki orang lain.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
