Beberapa sekolah di Indonesia mulai mencoba pendekatan restorative circle forum duduk bersama antara siswa, guru, dan orangtua untuk mencari solusi tanpa hukuman fisik.
Pendekatan ini masih terbatas pada program percontohan di sejumlah daerah, namun menunjukkan arah baru menuju disiplin yang lebih manusiawi dan dialogis.
Namun perubahan seperti ini tidak mudah. Guru di sekolah negeri kerap menghadapi kelas besar, tekanan administratif, dan ekspektasi sosial yang tinggi.
Regulasi yang Harus Diketahui Guru
Hingga kini, banyak sekolah belum memahami batas legal antara teguran dan kekerasan. Padahal, landasan hukumnya jelas.
- Permendikbud No. 82 Tahun 2015 mengatur pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan fisik, psikis, seksual, dan daring di lingkungan satuan pendidikan.
- Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 memperluas cakupan kekerasan (termasuk diskriminasi dan kekerasan daring), serta mewajibkan satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (TPPK /TPPKSP) sebagai bagian dari regulasi dan mekanisme penanganan kekerasan.
Artinya, setiap tindakan disiplin kini harus melalui mekanisme yang terukur dan terdokumentasi. Sekolah tidak lagi bisa mengandalkan interpretasi "niat baik". Satu langkah keliru bisa dianggap pelanggaran prosedural.
Guru yang Kehilangan Wibawa
"Dulu murid takut salah, sekarang guru takut viral."Â Kalimat itu terdengar satir, tapi nyata.
Perubahan zaman membuat relasi guru dan siswa tak lagi sama. Jika sebelumnya teguran keras dianggap wajar, kini bisa berujung pelaporan. Data dan laporan KPAI menunjukkan meningkatnya kekhawatiran guru untuk menegur karena takut disalahartikan. Di sisi lain, banyak siswa merasa tidak nyaman ketika ditegur di depan umum.
Hubungan guru-murid yang dulu hierarkis kini bergeser menjadi lebih setara sayangnya, kadang tanpa batas. Ketika wibawa guru menurun, proses pembinaan pun kehilangan arah. Kesalahpahaman kecil bisa berujung pada laporan polisi, seperti yang terjadi di Cimarga.
Aksi Mogok dan Krisis Kepercayaan
Aksi 630 siswa SMAN 1 Cimarga bukan sekadar bentuk protes terhadap satu insiden. Itu sinyal adanya krisis komunikasi dan kepercayaan antara siswa dan pihak sekolah. Remaja masa kini hidup di dunia yang sangat visual dan reaktif. Mereka lebih percaya narasi viral ketimbang klarifikasi resmi. Ketika sekolah gagal berkomunikasi dengan transparan dan cepat, rumor mengambil alih kendali.
Kasus Cimarga memperlihatkan bahwa konflik di sekolah modern tidak lagi hanya persoalan disiplin tetapi soal bagaimana otoritas menjelaskan dirinya di hadapan publik digital.
Orangtua Jangan Asal Lapor
Dalam situasi seperti ini, orangtua memegang peran kunci. Banyak kasus sekolah membesar bukan karena kekerasannya berat, tetapi karena emosi orangtua lebih cepat melapor ketimbang berdialog.
