Presiden Prabowo Tegaskan Solusi Dua Negara(palestina dan israel) dalam Pidato di Sidang Umum PBB ke-80

New York, 23 September 2025 --- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-80 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidato tersebut, Prabowo menegaskan posisi tegas Indonesia dalam mendukung solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian antara Palestina dan Israel.

Menurut siaran pers Presiden RI pada laman resminya, pidato Prabowo berlangsung pada urutan ketiga setelah Presiden Brasil dan Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti pentingnya keadilan global dan solidaritas internasional di tengah ketimpangan dunia modern. "Kita harus menegakkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan saling menghormati antarnegara," ujar Prabowo dalam pidatonya.

(Sumber: Presidenri.go.id)

Dalam pemberitaan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (Setkab), Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

(Sumber: Setkab.go.id)

Selain isu Palestina, Presiden Prabowo menyoroti tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Dalam pidatonya, ia mengajak seluruh negara untuk mengambil aksi nyata dan kolaboratif dalam menjaga bumi dari krisis lingkungan global. "Tidak ada satu negara pun yang bisa mengatasi tantangan ini sendirian," tegasnya.

Pernyataan serupa juga dimuat oleh Tempo, yang mengutip bagian pidato Prabowo tentang perlunya negara-negara besar menghormati hak bangsa lain untuk menentukan masa depannya sendiri. "Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif --- mendukung perdamaian tanpa memihak, tetapi berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan," tulis Tempo dalam laporannya.

(Sumber: Tempo.co)

Pidato ini menuai apresiasi internasional karena dinilai menegaskan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Pidato Prabowo di forum global tersebut menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisi diplomasi yang bebas, aktif, dan berkeadilan.