Berpikir Kritis Di Masa Kritis : Peran Media Mempromosikan Kedamaian Dengan Masyarakat Yang Aktif dan Terbuka.
Tema Aliansi Jurnalis Indonesia ( AJI)  kali ini  didalam World Press Freedom Day WPFD 2017 'sedikit' lebih menyenangkan dari pada pada 2016 lalu. Masih teringat jelas di mana "Beda Itu Hak" adalah satu yang di gaungkan oleh AJI yang (sepertinya) mempromosikan hak dan lagi lagi hak bagi Warga Negara Indonesia untuk mendapatkan informasi sesuai dengan minat yang dimiliki. Entah sengaja atau tidak, seperti akan dibuat menyambung dengan tema pada 2015 tentang Hak Asasi Manusia.
Bagai buah simalakama, AJI tahun lalu seperti melupakan beberapa hal yang sangat fundamental. Jangan melulu hak yang dibicarakan, namun juga bentuk kewajiban itu perlu. Dan terimakasih untuk segala penuntutan hak yang diminta, sepertinya, Jurnalisme Indonesia menjadi sedikit 'kebablasan' dari 2015 sampai dengan 2017 ini. Â Chaos, pertikaian, adalah 'sumber' berita. A bad news is a good news.Â
Dulu, setidaknya hanya laman berita resmi dan surat kabar lah yang berfikiran seperti ini. Dan jurnalisme warga bersifat sebagai penyeimbang, bumbu, dan terkadang siap mengejutkan dan menghajar diluar garis garis  baku laman berita resmi.  Sisi mengedukasi dan pandangan atau opini yang tentunya mewakili apa dan siapa penulisnya menjadi karakter cadas Jurnalisme Warga. Tetap memperhatikan koridor yang baik, dengan sebuah tulisan yang bisa berdasarkan data dan analisa menyangkut tren( berita)  yang ada.Â
Netral atau tidak netral, miring atau tidak, kehausan warga akan sumber informasi tidak cukup dipuaskan dengan media mainstream saja. Jurnalisme Warga menjadi satu pencarian lain, dan ada masanya dimana bisa memberikan liputan yang baik dan benar sesuai koridor meski bukan jurnalis sesungguhnya dianggap menjadi sebuah pakem tak tertulis yang masih ditaati. Tak peduli seberapa bengalnya anda sebagai seorang penulis, atau peliput.Â
Kini dengan 'menghangatnya' iklim politik yang tak berkesudahan, hak untuk mendapatkan informasi seperti gaung AJI pada 2016 lalu seperti menjadi blunder. Â Saat seseorang merasa bahwa di negara Demokrasi Pancasila adalah haknya untuk mendapatkan informasi sesuai dengan minatnya, ya sudah barang tentu informasi yang disediakan atau hendak disebarkan tetap pada koridor yang mengacu pada Demokrasi berbasis Pancasila. Ini koridor dan kewajiban yang tepat.
Masa ada sekelompok orang yang tidak percaya pada Demokrasi, dan juga Pancasila, ikut menggunakan koridor ini untuk memperluas jaringan mereka? Lucu kan? Dan beberapa malah mendorong 'kebebasan' ini untuk menguatkan situs situs radikal dan semi radikalis yang ikut merongrong keutuhan NKRI. Di sisi sebaliknya, ada juga beberapa yang seolah oalah menyokong Pemerintahan terkait, namun gamblang keberpihakan dan 'kacamata kuda' yang sama saja dipergunakan.
Ada Religious Bigotry, namun ada pula Political Bigotry. 2014 sampai dengan 2017 ini,  cukup muak rasanya untuk berusaha menjadi netral dan tidak waras. Dan sayangnya, iklim tidak sehat di Indonesia menjadi ladang bagi mereka.Â
Minta hak gak mau kewajiban, itu namanya perongrong demokrasi. Dan sayangnya, sepertinya ini yang luput dari perhatian AJI. Pertimbangan kebebasan yang lebih 'membumi'. Lebih sesuai dengan nuansa Indonesia , karena mau seberapa bebas kita melangkah, jati diri kita tetap Indonesia. Bukan melulu saya berhak dan bebas untuk melakukan apa aja.
Bahkan pelantun lagu Bebas pun kini sedang terancam masuk bui kan? Gara gara 3 linting ganja. Apes kan?
Jurnalisme warga dari blog keroyokan dan cuitan di burung biru kembali ke format yang lebih oldskool. Status Facebook melalui laman seringkali menjadi tautan akhir akhir ini. Lupakan perang meme yang lucu dan ( kadang ) vulgar itu. Facebook yang semula  ramah, lucu , dan sarat reuni ini ( seriusan, capek ikutan reuni gara gara Facebook ! )sudah sempat ditinggalkan jadi ramai lagi menjadi 'ajang' pembantaian pandangan ( konon) religius dan politik. Saya pribadi sebetulnya berpikir ini suatu kemunduran dalam era jurnalisme warga.
