Pertama-tama, penting untuk memastikan bahwa implementasi perjanjian tersebut dilakukan dengan efektif oleh kedua negara. Hal ini mencakup pemantauan yang cermat terhadap penerapan ketentuan-ketentuan perpajakan yang disepakati dan penanganan sengketa perpajakan secara adil dan transparan. Kedua negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak mengalami kerugian akibat ketidakpastian hukum atau administratif dalam penerapan perjanjian ini.
Kedua, perlindungan privasi dan keamanan data juga merupakan hal yang sangat penting dalam konteks pertukaran informasi perpajakan antar-negara. Meskipun pertukaran informasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keadilan perpajakan dan mencegah pelarian pajak, tetapi juga harus dijamin bahwa data sensitif wajib pajak dilindungi dengan ketat dan tidak disalahgunakan.
Selain itu, perjanjian tersebut sebaiknya juga mencakup ketentuan yang memungkinkan untuk peninjauan berkala terhadap efektivitasnya serta penyesuaian jika diperlukan. Dengan cepatnya perubahan dalam praktik perpajakan global dan perkembangan teknologi informasi, penting untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan perpajakan yang berkembang.
Kesimpulannya, sementara perjanjian tersebut merupakan langkah positif dalam arah yang benar untuk mengurangi ketidakpastian perpajakan dan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, masih ada pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut berfungsi dengan efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup pemantauan aktif, perlindungan data, dan kesiapan untuk menyesuaikan perjanjian dengan perubahan lingkungan perpajakan global.
Referensi
Perpres Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura untuk Eliminasi Pajak Berganda Sehubungan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Pengelakan dan Penghindaran Pajak
Surat Edaran Direktur Jendal Pajak Nomor SE-52/PJ/2021 tentang Petunjuk Umum Interpretasi dan Penerapan Ketentuan Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
