[caption id="attachment_100581" align="aligncenter" width="84" caption="Wanita Arab (Google)"][/caption] Saudi melakukan politik keterbukaan...!!! Perkembangan politik yang menggembirakan di Arab Saudi sejak tampuk pimpinan negara kaya minyak tersebut dipegang oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz, yang di Arab Saudi dengan gelar 'Khadimul Haramain al-Syarifayn' (The Custodian of Two Holy Mosques). Gelar tersebut disematkan oleh Raja Fahd bin Abdul Aziz (alm) sebagai respon yang sangat cantik dan cerdas dalam menyikapi tuntutan 'internasionalisasi' (tadwil) wilayah Makkah dan Madinah yang pada saat tahun 70-80an cukup kuat akibat dari terjadinya revolusi Islam di Iran. Pemerintahan Arab Saudi di bawah Raja Abdullah, yang sebelumnya dikhawatirkan karena pendidikan beliau yang tidak tinggi bila dibandingkan dengan Raja Fahd, tapi semua keraguan itu ditepis dengan gerakan kultural yang dilakukannya. Raja Abdullah mensponsori dialog antar agama di Madrid, Spanyol dan juga di Gedung PBB; selain itu juga mengangkat seorang wanita sebagai Wakil Menteri Pendidikan Urusan Wanita. Perlu dicatat bahwa sistem pendidikan di Arab Saudi dipisah, tidak dicampur (ikhtilath) sebagaiman di belahan dunia lain. Tapi dengan diangkatnya Wakil Menteri seorang wanita yang mengurusi wanita adalah merupaka sebuah terobosan berani di tengah negara yang kaum agamawan fundamentalisnya sanga kuat. Berita bagus mengenai keterbukaan Arab Saudi mengenai perempuan adalah sistem baru Dewan Kota yang akan diluncurkan beberapa minggu anti yang memberikan kesempatan kepada perempuan Arab Saudi untuk mencalonkan menjadi anggota Dewan Kota. Aturan baru tersebut mengikuti jejak yang sudah dilakukan oleh Kadin Arab Saudi yang membolehkan anggotanya terdiri dari para pengusaha wanita Saudi. Arab Saudi sudah pernah melakukan pemilihan Dewan Kota pada tahun 2005 yang merupakan pertama kali sejak negara tersebut berdiri pada tahun 1932 untuk memilih separuh dari anggota Dewan Kota, sedangkan separuhnya lagi masih diangkat pihak Kerajaan. Pemilihan Dewan Kota tersebut rencananya akan diadakan pada tahun 2011. Karuan saja isu tersebut mendapat reaksi dan tanggapan bermacam-macam dari para penduduk, terutama agamawan 'Salafi/Wahabi'.
