Political Dinasty: Relevankah Jelang Hajatan Politik Terbesar pada 2024 Mendatang?

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan atau bisa dikategorikan sebagai hirarki politik. 

Sistem politik dinasti sendiri dilaksanakan dengan menyerahkan panggung kekuasaan atau jabatan tertentu kepada anak, cucu, atau kolega yang masih terkait hubungan keluarga. Walau dengan tetap mengadakan proses pemilihan umum (Pemilu) pada pelaksanaannya, akan tetapi penetapan calon pemimpin atau pejabat tetap dilakukan dengan mempertimbangan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. 

Menurut Dosen Ilmu Politik Fisipol Universitas Gadjah Mada, A.G.N. Ari Dwi Payana, mengungkapkan bahwa pada hakikatnya politik kekerabatan itu sebagai suatu gejala neopatrimonialistik. Benihnya sendiri sudah lama berakar secara tradisional. 

Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi atau restrukturisasi politik dengan mengacu pada aspek genealogis (garis keturunan)  ketimbang mengutaman sistem merit atau juga prestasi (kinerja). 

Sistem pelaksanaany atau praktik politiknya pun dilaksanakan dengan pertama-tama mengakomodasi dan menampung para calon pejabat terpilih untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam aktivitas poltik atau kegiatan partai politik. Dengan begitu, sistem perekrutannya pun dapat berjalan dengan menerima anggota keluarga beserta kolega terdekat dengan maksud dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Politik dinasti sendiri sebenarnya sudah berlangsung di Indonesia sejak lama, bahkan praktiknya sendiri secara nyata terjadi dan berjalan pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada kala itu, bisa kita lihat bahwa banyak dari pejabat di lingkungan pemerintahan pusat nasional maupun daerah hampir sebagian besar diisi oleh mereka yang memiliki relasi dan afiliasi dengan presiden kala itu. 

Lantas, jika sistem politikal dinasti telah lama terjadi dan berlangsung. Apa dampak yang akan dirasakan masyarakat? Dan Bagaimanakah mengatasi sistem politik dinasti seperti ini?

Melenggangkan Kekuasaan dan Memperkuat Pengaruh Segelintir Orang

Dinasti politik merupakan salah satu sistem yang banyak dianggap negatif oleh banyak orang sebagai awal dari masalah korupsi, nepotisme, dan kolusi muncul. Kekuatan massa parpol benar-benar telah menjadi senjata utama untuk menarik suara dan menanamkan pengaruh kepada masyarakat luas untuk memenangkan pemilu di Indonesia. 

Sebagai contoh misalnya, melansir dari laman Tempo.com, pada 16 Oktober 2021. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) resmi menahan 4 orang tersangka di antaranya Bupati  Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori, Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy terkat kasus suap pengadaan barnag dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin.