Kendati para petinggi partai politik bersatu padu membantah adanya “mahar” politik yang wajib disetor pasangan calon (Paslon) di Pilkada Serentak tahun 2015 ini, namun, fakta di lapangan berkata lain. Satu demi satu kandidat kepala daerah mulai “bernyanyi”.
Yang paling anyar melantunkan lagu sumbang berjudul “mahar” Politik adalah Paslon Asmadi Lubis dan Jisman Hutapea yang sebelumnya menggebu di pemilihan Bupati/ Wakil Bupati Toba Samosir, Sumatera Utara. Menurut Jisman, seperti dilansir kompas.com, Senin (3/8) kemarin, pihaknya diwajibkan setor ke Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sebesar Rp 1,6 miliar, sedang di Partai Gerindra Rp 2,5 miliar.
Jisman sendiri sebenarnya merupakan kader PKPI, guna memenuhi syahwat politiknya di panggung Pilkada, ia telah mengantongi rekomendasi dari DPC Toba Samosir.Meski begitu, langkahnya tak mulus. Sebab, di tingkat pusat (DPP), rekomendasi malah jatuh ke tangan Poltak Sitorus. Konon Poltak sudah menggelontorkan duit sebesar Rp 1,6 miliar untuk mendukung Kongres PKPI di Medan. Resiko bila dirinya tetap bernafsu memperoleh rekomendasi, maka harus mengembalikan uang Poltak senilai Rp 1,6 miliar.
Demi mendengar angka Rp 1,6 miliar, spontan duet Ahmadi dan Jisman mundur teratur. Karena Asmadi merupakan Ketua DPC Partai Gerindra Toba Samosir, mereka segera berdiskusi dengan para kolega separtainya. Hasilnya, rekomendasi DPC Partai Gerindra berhasil dikantonginya. Bergegas keduanya ke Jakarta menemui pengurus DPP Partai Gerindra. Hasilnya ? Celaka 19, lagi- lagi harus berhadapan dengan Poltak Sitorus. Seperti di PKPI, bila masih bernafsu, ya harus bayar segepok duit sejumlah yang disetor Poltak.
“ Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra) yang minta uangnya, “ kata Jisman.
Wow! Hasyim Djojohadikusumo yang seorang konglomerat meminta “mahar” politik ? Susah untuk membuktikannya, kendati begitu, seperti mudah ditebak. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Daco Ahmad buru- buru membantah tuduhan Jisman. Ia curiga yang meminta “mahar” tersebut hanya oknum yang tak bertanggung jawab dan mengatasnamakan DPP Partai Gerindra.
Di tempat terpisah, Plt Ketua Umum PKPI Isran Noor mengaku tak tahu menahu soal “mahar” politik yang dibuka Jisman. Ia mengaku belum banyak terlibat dalam proses penjaringan kepala daerah karena baru saja menjabat sebagai Ketua Umum menggantikan Sutiyoso yang menjabat sebagai Kepala BIN.
Tak Ada Yang Gratis
Apa yang disampaikan oleh Jisman, sebenarnya merupakan hal yang lumrah adanya. Hanya karena belakangan media getol menyoroti masalah “mahar” politik, maka para petinggi Partai politik bak paduan suara beramai – ramai membantahnya. Bukan sesuatu yang aneh bila mereka kompak menepisnya, pasalnya, “mahar” dianggap aib meski sangat dibutuhkan.
Sejak Orde Baru tumbang, di mana Pilkada masih menggunakan pemilihan tak langsung alias dipilih para wakil rakyat yang terhormat, yang namanya rekomendasi pencalonan dari DPP partai pengusung menjadi hal paling mutlak. Kendati syarat pencalonan sebenarnya hanya cukup membawa rekomendasi DPC partai, faktanya rekomendasi DPP wajib dikantongi Paslon.
Untuk mendapatkan rekomendasi DPP, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Paslon harus berjuang keras menyingkirkan kompetitor lainnya. Tidak ada tolok ukur yang pasti agar Paslon memperoleh rekomendasi, karena masing- masing partai memiliki mekanisme penjaringan tersendiri. Ditengarai, rekomendasi yang berhasil dikantongi juga tak gratis, meski nilainya (waktu itu) hanya kisaran ratusan juta.
