Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) yang menetapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan secara resmi menjadi pusat pemerintahan dan ibukota politik Indonesia pada tahun 2028. Kabar ini langsung memicu diskusi di mana-mana: apakah ini awal dari transformasi besar bangsa, atau sekadar proyek simbolis yang menghabiskan triliunan rupiah?
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa proses pemindahan lembaga pemerintahan akan dilakukan secara bertahap mulai akhir 2024, dengan target seluruh kementerian dan lembaga inti sudah beroperasi di Kalimantan Timur pada 2028. Tujuannya jelas: mengurangi beban Jakarta, meratakan pembangunan, dan menciptakan wajah baru bagi negara.
Tapi pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak rakyat: apakah IKN akan membawa perubahan nyata bagi kehidupan sehari-hari, atau hanya menjadi "kota hantu" megah yang jauh dari jangkauan rakyat kecil?.
Dari Mimpi ke Realitas: Apa yang Sudah Terbangun?
Di lokasi IKN, konstruksi gedung-gedung pencakar langit, istana presiden, dan kompleks parlemen terus berjalan. Teknologi hijau dan smart city digadang-gadang sebagai fondasi utama. Rencananya, IKN akan menjadi kota ramah lingkungan, tanpa kemacetan, dan terintegrasi digital.
Namun, di balik gemerlap itu, ada fakta lain. Beberapa pekerja konstruksi mengeluhkan keterlambatan upah. Masyarakat adat Dayak khawatir akan kehilangan akses ke hutan adat. Dan anggaran yang terus membengkak --- kini dikabarkan menyentuh Rp466 triliun --- membuat banyak kalangan geleng-geleng kepala.
"Kami dukung kemajuan, tapi jangan sampai rakyat kecil jadi korban," ujar Pak Jono, pedagang asal Samarinda, saat ditemui di posko relawan IKN. "Kalau semua pejabat pindah ke sana, kami harus naik pesawat cuma buat urus KTP?"
Harapan Rakyat: Bukan Sekadar Gedung Baru
Dalam forum diskusi `#ReshuffleKabinetMerahPutih` dan `#MencegahPHKMassal`, banyak Kompasianer mempertanyakan: apakah pemindahan ibukota akan dibarengi dengan kebijakan ekonomi yang lebih pro-rakyat?
"Bagus sih punya ibukota baru, tapi kalau gaji saya masih belum cukup bayar ongkos kerja (`#BiayaTransportasi`), apa bedanya?" tulis seorang penulis muda.
Transformasi sejati bukan hanya soal memindahkan kantor presiden. Ia harus diikuti oleh:
- Pemerataan lapangan kerja.
- Perlindungan lingkungan dan hak masyarakat adat.
- Infrastruktur transportasi yang terjangkau bagi seluruh rakyat.
- Transparansi pengelolaan anggaran.
Penutup: IKN Bukan Hanya Proyek Arsitektur, Tapi Ujian Komitmen
Pemindahan ibukota adalah salah satu proyek paling ambisius dalam sejarah Indonesia. Tapi kesuksesannya tidak diukur dari megahnya gedung atau canggihnya teknologi.
Kesuksesan IKN diukur dari satu hal: apakah rakyat merasa hidupnya lebih baik?
