Mohon tunggu...
APOLLO_ apollo
APOLLO_ apollo Mohon Tunggu... Dosen - Lyceum : Tan keno kinoyo ngopo

Berpikir tentang Seni adalah Janji Kebahagian Umat Manusia untuk mencari dan menemukan cinta yang paling luhur

Selanjutnya

Tutup

Filsafat Pilihan

Kritik Keadilan Perpajakan (3)

10 Oktober 2022   08:03 Diperbarui: 10 Oktober 2022   08:58 192
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Keadilan Perpajakan

Semua konsepsi keadilan fiskal yang ada menanggapi tujuan tertentu yang menemukan koherensinya dalam sistem mereka. Namun, studi tentang representasi ini menghasilkan kebingungan tertentu. Tampaknya diskusi terkunci dalam perdebatan yang berfokus terutama pada etika, nilai-nilai dan akhirnya sedikit pada hukum. Pendekatan lain untuk keadilan pajak diusulkan di sini, pendekatan positivis untuk keadilan pajak. Hal ini memungkinkan pengamatan representasi keadilan pajak dipraktekkan, yaitu  benar-benar dilakukan pada akhir terget anggaran negara.

Konsepsi keadilan pajak yang paling beragam secara theoria. Hal ini didorong oleh ilmu yang berbeda dan semua menanggapi tujuan yang menemukan koherensi mereka dalam sistem mereka, baik hukum, politik, ekonomi atau bahkan moral. Kebanyakan pengacara tertarik pada perpajakan mengacu pada keadilan pajak. Mereka sering didasarkan pada perbedaan klasik hukum pajak dan terutama antara pajak langsung dan pajak tidak langsung dan antara pajak proporsional dan pajak progresif. Misalnya, Edgar Allix berpendapat  "selama setiap orang membayar sesuai dengan kemampuannya, keadilan fiskal terpenuhi ".

Oleh karena itu akademisi menyatakan dirinya mendukung pajak langsung. Ini berusaha untuk" menetralisir disproporsionalitas perpajakan tidak langsung, sehingga mencapai, sejauh dapat diakses, keadilan fiskal. Baginya, " keadilan yang tidak memihak terpenuhi ketika semua kekayaan berkontribusi dalam proporsi yang sama "keadilan pajak mensyaratkan  pajak mencapai perlakuan yang sama bagi semua wajib pajak. Pajak negara pribadi, pajak penghasilan, dapat mencapai hal ini. Semua wajib pajak menyatakan situasi keuangan mereka, yang menentukan jumlah pajak yang sesuai. Sebaliknya, pajak negara riil mau tidak mau menimbulkan ketimpangan .

 Roger Bonnard:"Pajak tidak langsung bertentangan dengan keadilan fiskal karena pada hakikatnya tidak dapat disesuaikan dengan kemampuan iuran wajib pajak ". Baginya, " pajak tidak langsung buruk dari sudut pandang keadilan fiskal seperti yang sekarang dipahami berdasarkan gagasan kapasitas kontribusi dan pajak langsung lebih unggul dalam hal ini" . Dia menekankan, bagaimanapun, "pajak tidak langsung sangat penting karena produktivitasnya, karena pajak langsung tidak cukup produktif ".

Beberapa penulis seperti Jean Carbonnier menempatkan perdebatan tentang perpajakan dalam kerangka yang lebih umum. Masalah fiskal, pemerintah mengimbau moralitas, mitos keadilan, kehendak nasional. Konsep keadilan pajak telah berkembang. Pada suatu waktu, keadilan pajak adalah perpajakan proporsional. Hari ini, ini lebih merupakan sistem pajak progresif, sistem yang diperkenalkan di Prancis pada tahun 1917.

Tapi apa arti kata "keadilan"? Apakah keadilan individu atau keadilan kolektif? Untuk waktu yang lama, pajak yang adil adalah pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak orang pribadi. Baru-baru ini, kami sampai pada gagasan kolektif tentang keadilan pajak. Perpajakan akan adil dengan dilakukan oleh kategori wajib pajak, yang memperkenalkan semacam tanggung jawab kolektif antara wajib pajak orang pribadi yang termasuk dalam kategori yang sama.

Michel Bouvier mencatat  keadilan pajak adalah: " gagasan yang mudah berubah dan agak sulit dipahami, karena bervariasi dalam ruang dan waktu. Itu sebenarnya tergantung pada bentuk, fungsi, dan makna yang dikaitkan dengan perpajakan pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Gagasan keadilan pajak  dan ini adalah kesulitannya  tidak dapat dikaitkan dengan referensi objektif. Masalah mendasar adalah  tidak ada "ukuran umum" yang memungkinkan kita untuk memastikan relevansi definisinya. Di sisi lain, sangat sering bertentangan dengan ketidakadilan fiskal  individu atau kelompok berdiri atau telah berdiri, benar atau salah. Dan sebaliknya atas nama keadilan fiskal, prinsip persamaan di depan perpajakan dan prinsip universalitas pungutan pajak telah dicanangkan.

Pada akhirnya, studi tentang representasi ini menghasilkan kebingungan tertentu. Jika penulis datang bersama-sama di sekitar prinsip  ada cara yang berbeda untuk mewakili keadilan pajak dan mengembangkannya dalam ideologi dan utopia mereka, diskusi tampaknya terkunci dalam perdebatan yang pada dasarnya berfokus pada etika dan nilai-nilai. Terlebih lagi, tampaknya meskipun studi ini dilakukan di jalur hukum, mereka tetap berpedoman pada pilihan-pilihan filsafat moral.

Sulitnya mempelajari secara hukum keadilan pajak bagi kita sebagian didasarkan pada apa yang dihadapi oleh para pengacara ketika mereka harus mendefinisikan "keadilan" itu sendiri. Dalam pengertian moral atau politik, keadilan umumnya dianggap subjektif, khusus untuk individu atau sekelompok individu dan yang tidak dapat diperluas untuk semua. Terlebih lagi merupakan tradisi dalam penelitian hukum untuk tidak mengambil risiko mendefinisikannya sebagai alasan utama untuk menghormati "netralitas aksiologis" peneliti dan kebajikannya yang bermanfaat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Filsafat Selengkapnya
Lihat Filsafat Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun