Mengapa Kampus Gagal Menjamin Mutu? Cek Kebijakan SPMI!

Pendahuluan

Mutu pendidikan itu ibarat oksigen: semua ingin merasakannya, tapi tidak semua tahu bagaimana cara menjaganya. Banyak kampus sudah berjuang keras, menyusun standar, mengejar akreditasi, membuat sistem monitoring, tapi tetap saja kualitas yang diharapkan belum benar-benar tercapai. Lalu pertanyaannya: kenapa bisa begitu?

Mungkin jawaban awalnya terdengar sepele: karena salah menyusun Kebijakan SPMI. Ya, dokumen yang jadi dasar semua sistem mutu ini kadang ditulis terburu-buru, hanya untuk kebutuhan formalitas. Padahal seharusnya, inilah pondasi yang menentukan arah, semangat, dan langkah mutu kampus secara menyeluruh.

"Kalau Fondasi Retak, Jangan Salahkan Dindingnya Miring"

Kebijakan SPMI itu seperti fondasi sebuah bangunan. Kalau disusunnya asal-asalan, nggak heran kalau sistem mutu di atasnya goyah. Kita kadang sibuk memperbaiki SOP, audit, dan monev, padahal masalah utamanya ada di arah kebijakan yang nggak jelas atau nggak realistis.

Seringkali, isi kebijakan terlalu normatif, isinya mulia banget, tapi tidak nyambung dengan realitas kampus. Atau sebaliknya: terlalu teknis, sampai kehilangan semangat visi jangka panjang. Kalau fondasinya tidak kuat dan tidak membumi, sistem mutu yang dibangun di atasnya ya pasti ikut goyah.

Baca juga: Mission Differentiation: Rahasia Kampus Kecil Bisa Unggul di Tengah Kompetisi Nasional

"Apa Sih Isi Ideal dari Kebijakan SPMI?"

Supaya tidak jadi sekadar formalitas, isi Kebijakan SPMI seharusnya lengkap, logis, dan aplikatif. Berdasarkan pedoman nasional, berikut ini komponen penting yang seharusnya ada di dalamnya:

• Visi dan Misi Perguruan Tinggi

• Latar belakang & tujuan SPMI

• Asas dan prinsip mutu (transparansi, partisipatif, berkelanjutan, dsb)

• Ruang lingkup SPMI (pendidikan, penelitian, pengabdian, SDM, keuangan, dst)

•