"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." -- Soekarno
Quote Soekarno terbukti benar. Hingga hampir berumur tiga perempat abad, bangsa ini belum mampu memerdekakan dirinya dari oknum-oknum anak bangsa yang bermental antek, bermental penjajah, tamak, serakah. PR berat bangsa, kekayaan negeri digerogoti oknum-oknum pejabat, aparat, politisi & pengusaha hitam. Para perampok, perompak & begal harta rakyat bertampang imut, berperilaku santun bahkan berpenampilan religius berkedok dakwah ternyata penjarah. Anasir-anasir busuk memanfaatkan kebodohan masyarakat, mengeksploitasi agama demi puaskan nafsu syahwat berkuasa, bertahta untuk menjarah harta negara.
Jokowi, BBM Bersubsidi dan Illegal Fishing
Di era SBY, Mabes Polri pernah membentuk tim khusus yang dikomandani Komjen Makbul Padmanegara. Tim kriminal khusus ekonomi beranggotakan perwira-perwira yang di BKO dari beberapa POLDA. Tim ini bertugas melakukan penyelidikan & penyidikan penyelewengan, penyelundupan BBM bersubsidi secara administratif di berbagai daerah di Indonesia.
Singkat cerita, ditemukan bukti kuat indikasi penyimpangan BBM bersubsidi antara lain di Sorong, Kalimantan, Surabaya dan Semarang. Namun yang terjadi, tim ini terpaksa harus berhenti tanpa merilis hasil penyelidikan. Bukan mereka tidak mendapatkan sesuatu, akan tetapi sindikat BBM bersubsidi terlampau kuat. Terlalu banyak oknum dan institusi yang terlibat menjadi hal yang sangat sensitif. Sindikat BBM bersubsidi dari hulu hingga hilir melibatkan oknum pejabat tinggi, petinggi aparat, oknum pejabat Pertamina, pengusaha hitam dan asing.
Penyelewangan, penyelundupan BBM bersubsidi juga menjadi bagian dari sindikat illegal fishing. Ribuan kapal Illegal fishing, lebih tepatnya mereka diundang untuk menjarah. Dilindungi, difasilitasi oknum pejabat & aparat. Bahan bakar kapal-kapal maling ikan disupply oleh sindikat BBM bersubsidi. Entah berapa ratus bahkan mungkin ribu trilyun kerugian negara selama bertahun-tahun.
Tim mabes Polri yang dipimpin Komjen tidak berdaya menghadapi mafia, sindikat BBM bersubsidi dan illegal fishing yang begitu menggurita. Pertanyaan besarnya, dimana posisi SBY saat itu? Kenapa SBY tidak bersikap mendukung langkah Mabes Polri? Tidak tahu atau sungkan atau TAKUT menghadapi sindikat? Wallahua'lam.
Pasca pelantikan Jokowi-JK, hal yang mencengangkan dan sangat fenomenal adalah tindakan Jokowi mencabut BBM bersubsidi. Yang terfikir dalam benak saya saat itu, "GILA! Jokowi punya serep nyawa berapa? Bisa bertahan berapa lama nih orang?" Betapa tidak, Jokowi harus menghadapi isu yang sangat seksi untuk digoreng yaitu pemerintah tidak pro rakyat. Jokowi harus menghadapi kawanan perampok yang kehilangan obyek jarahannya, terusik kenyamanannya, kekhawatiran diungkit kasusnya & dibongkar aibnya. Yang dibabat Jokowi tidak tanggung-tanggung. Mafia sindikat BBM dari hulu sampai hilir serta illegal fishing. Digebuk, disikat habis tak bersisa, dilibas dalam waktu yang bersamaan.
Keberanian, ketegasan dan keteguhan sikap Jokowi mengembalikan kedaulatan ekonomi NKRI bukan hanya memberantas penyelewengan BBM bersubsidi & illegal fishing. Uji nyali yang lain, salah satunya adalah negosiasi perpanjangan kontrak karya Freeport.
Jokowi ditelikung MOU antara freeport dengan pemerintah RI yang ditandatangani SBY beberapa hari menjelang serah terima jabatan presiden. Pada posisi sulit dan tidak mengenakkan, Jokowi teguh menegakkan konstitusi melaksanakan sumpah jabatannya sebagai presiden dengan segala konsekuensinya. Jokowi harus bersikap menjawab ancaman manajemen freeport mem-PHK karyawan lokal, harus bersikap menghadapi ancaman dibawa ke arbitrase internasional. Demi pembagian yang lebih adil & NKRI yang berdaulat, Jokowi "koppig" bergeming.
Sikap "koppig" Jokowi mewujudkan kedaulatan bangsa berimbas pada situasi politik saat ini. Sejarah berulang. Sikap Soekarno teguh tentang freeport, digoyang hingga akhirnya harus lengser. Hal yang hampir sama dengan cara yang berbeda saat ini dialami Jokowi. Tiap momentum digunakan para antek-antek asing untuk memprovokasi aparat agar terjadi kerusuhan. Â Dari mulai isu penistaan agama, anti Islam, kriminalisasi ulama, pribumi, PKI, hutang, jual aset, antek aseng adalah bagian dari skenario besar menggoyang & mendeligitimasi Presiden Jokowi.
