Mohon tunggu...
azas tigor nainggolan
azas tigor nainggolan Mohon Tunggu... Pengacara - Advokat dan Analis Kebijakan Transportasi

Aktivis Perkotaan yang advokat dan Analis Kebijakan Transportasi

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Pembayaran Restitusi dan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

30 November 2021   13:24 Diperbarui: 30 November 2021   13:44 74 2 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pembayaran Restitusi kepada Anak Korban Kekerasan Seksual dan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Indonesia.

Bulan 23 Mei 2020 lalu saya menerima pengaduan dan permintaan menjadi kuasa hukum bagi dua anak yang menjadi korban kekerasan seksual orang dewasa pembimbing mereka di sebuah gereja atau paroki di Depok, Jawa Barat.   

Kasus kekerasan seksual ini dilakukan oleh SPM seorang advokat  secara keji kepada banyak anak yang seharusnya dia lindungi sebagai pembimbing di gereja.  Anak-anak di gereja di Depok yang menjadi korban ini berusia sekitar 10 tahun hingga 15 tahun. 

Pelakunya SPM sudah dihukum penjara 15 tahun denda Rp 200 juta dengan subsider tiga bulan penjara  dan membayar Restitusi untuk dua keluarga korban.  

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Penanganan kasus kekerasan seksual pada anak ini ke ranah hukum nasional juga sebuah keberpihakan gereja Katolik pada korban untuk melindungi korban dan menghentikan kejahatan serupa di masa mendatang.

Hari Senin, 29 November 2021 bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Depok dilakukan penyampaian dana restitusi dari SPM, pelaku kekerasan  seksual pada anak dari sebuah gereja di Depok, Jawa Barat. 

Penyampaian restitusi itu dilakukan oleh Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yakni Antonius PS Wibowo dan Kepala Kejaksaan negeri Depok, Kuncoro yang menyerahkan langsung uang restitusi kepada perwakilan keluarga dua anak korban kekerasan seksual di Depok.

Perhitungan restitusi  dilakukan LPSK bersama keluarga korban dan didasarkan pada tiga komponen di antaranya komponen ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dan ganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

Pemenuhan hak atas restitusi diberikan sesuai dengan mandat UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Keberhasilan  memperjuangkan hak korban atas restitusi itu tidak lepas dari sinergi antara korban, kuasa hukum, Kejari Depok, dan LPSK. 

Belajar dari pengalaman pendampingan dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Depok ini telah dibangun sinergi yang baik dan  dapat terus dilanjutkan demi menghadirkan keadilan bagi korban serta berupaya menghapuskan kejahatan kekerasan seksual pada anak.

Pengadilan Negeri Depok pada putusannya 6 Januari 2021  pelaku dibebankan membayar restitusi senilai Rp6.524.000 kepada anak korban pertama dan Rp11.520.639 kepada anak korban kedua denda Rp 200 juta dengan subsider hukuman penjara tiga bulan  dan hukuman penjara 15 tahun. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan