Maka dari itu pemerintah mengambil tindakan dalam sistem pemungutan pajak dengan menggunakan Self Assesment yang memberikan peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak terutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Siska Lovihan, 2014: 45). Â Â
Jenis - jenis pajak yang diterapkan di Indonesia terbagi dalam beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan pemungutan dan pengeloalaannya dan juga terbagi pada karakter subjek pajak, objek pajak dan cara pemungutannya, dan sebagainya.
Berdasarkan Lembaga Pemungutan, pajak berdasarkan lembaga pemungutan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.
1. Pajak Pusat
Merupakan pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat yaitu oleh Dirjen Pajak - Kementrian Keuangan. Semua yang berkaitan  dengan pajak pusat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kanttor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat  Jenderal Pajak. Pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) adalah :
 A. Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak penghasilan atau PPh merupakan pajak yang dikenakan pada badan atau orang pribadi atas penghasilan yang diperoleh pada satu tahun pajak.Â
Menurut Undang-Undang PPh, penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam      bentuk apapun.Â
Suatu tambahan ekonomis tersebut dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lainnya yang dapat digunakan  sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang pengasilannya tersebut berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.
 B. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang kena pajak maupun jasa kena pajak pada daerah wilayah Indonesia. Perusahaan, orang pribadi ataupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenai Pajak     Pertambahan Nilai.
