Baru saja angka positif Covid-19 menurun, sudah ada kebijakan baru yang memperbolehkan maskapai untuk mengisi 100 persen penumpang dengan syarat wajib PCR.
Juru bicara Kementrian Perhubungan ( Kemenhub ) Adira Irawati menyampaikan, "Betul (pesawat boleh mengangkut penumpang dengan kapasitas 100 persen)," kata Adita ketika dikonfirmasi Kompas.com, kamis (21/10/2021) (tribunnews.com).
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menyatakan salah satu kebijakannya itu adalah kewajiban bagi para penumpang roda transportasi udara untuk melakukan tes PCR yang menetapkan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp459.000,- untuk 124 jam. Nah, jika ingin lebih cepat lagi harus mengecek saku lebih dalam lagi.
Kemudian beliau mengingatkan agar kebijakan tersebut jangan sampai diskriminatif. "Mengapa ada perbedaan antara roda transportasi apa pun baik udara, darat dan laut semuanya memungkinkan untuk memicu terjadi kerumunan dan tumpukan masa." Ucapnya dalam forum diskusi insight yang ke #92 PKAD 25/10/2021.
Lalu, sebenarnya PCR mahal untuk siapa?
Kepentingan Bisnis?
Netty menyatakan bahwa, "Perlu ditekankan juga tidak semua kota di Indonesia memiliki laboratorium lengkap yang bisa menentukan hasil dari PCR. Harga yang mahal ini pun menjadi salah satu dugaan kuat apakan ada motif dibalik ini semu,"sesalnya.
"Sehingga pemerintah harus membuktikan bahwa tidak ada motif bisnis dan penumpang gelap yang berada di pesawat PCR ini," imbuhnya. (Lensamedianews.com)
Memang terasa aneh ketika ada kewajiban PCR hanya pada maskapai penerbangan namun tidak pada semua angkutan umum. Jika alasan untuk kesehatan seharusnya tidak hanya penerbangan saja akan tetapi semua transportasi umum.
Hal ini menjadi sebuah pertanyaan mengapa hanya penerbangan saja? dann harga PCR sangat mahal, sehingga ketika ada kebutuhan untuk bepergian membutuhkan uang yang lebih banyak karena harus test PCR.
Sebenarnya, bukankah sudah cukup ketika sudah melakukan vaksinasi sebelum pemberangkatan? Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan masyarakat.
