Alat rapid test ini bakal dijual perusahaan plat merah tersebut kepada rumah sakit yang membutuhkan. Sehingga PPh 22 ini akan meringankan pemimpor serta rumah sakit pembeli alat rapid test.
PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran. Tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun. Pembayaran ini harus dilakukan sendiri dan tidak bisa diwakilkan
Selain itu, “Sri Mulyani juga memastikan ada keringanan lain berupa percepatan restitusi pajak.”. Tujuannya agar industri memperoleh ruang lebih lega di tengah situasi likuiditas perusahana yang sedang ketat.
Pemerintah mengharapkan dengan adanya kebijakan ini dapat berguna bagi masyarakat dan industri yang terkait dengan hal ini. Industri farmasi diharapkan dapat memanfaatkan kebijakan ini.
Saat ini diharapkan industri farmasi dapat lebih cepat menangani wabah COVID-19 dengan mendatangkan alat-alat kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh dokter, perawat serta tenaga medis lainnya.
Seperti PPh 21 pajak akan ditanggung oleh pemerintah mulai april 2020 hingga enam bulan kedepan. Upaya ini dilakukan untuk menstimulus ekonomi Indonesia.
Diharapkan masyarakat Indonesia tidak dibebani oleh pajak sehingga pengahasilan mereka dapat digunakan untuk membeli kebutuhan saat wabah sedang berlangsung.
Saperti pendapat dari ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan stimulus pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Seharusnya insentif yang digelontorkan oleh pemerintah diberikan ke lapisan masyarakat bawah serta UMKM pariwisata yang pendapatannya berkurang akibat aktifitas perekonomian berkurang.
Meski dengan stimulus tersebut risiko konsumsi masyarakat anjlok bisa diantisipasi, namun Faisal menekankan pemerintah tidak seharusnya diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang tak mampu dalam membuat kebijakan.
Upaya ini dilakukan pemerintah sebagai tindakan pencegahan. Karena sebagai tindakan pencegahaan ini tentu belum terlihat efektifitasnya. Untuk saat ini penangguhan PPh 21 memang belum berdampak kepada masyarakat secara luas. Banyak dari penerima PPh 21 adalah karyawan.
Ada beberapa fakta menarik tentang PPh 21 seperti: Pertama, Pemerintah tidak memotong pendapatan karyawan yang pendapatannya sampai dengan 200 juta per tahun atau jika dirata-rata berkisar 16 juta per bulan. "Kita akan memberikan skema relaksasi pajak PPh pasal 21 dengan memberi, bahwa mereka bisa membayar, atau jika perusahaan yang membayarkan kita dalam hal ini pemerintah akan menanggung 100 persen atas pajak penghasilan pekerja yang memiliki income sampai dengan Rp 200 juta per tahun," jelas Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (13/3/2020).
