PENDAHULUAN
Perampokan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang sering terjadi di Indonesia, mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini melibatkan serangan fisik terhadap individu atau kelompok dengan maksud untuk merampas barang berharga, serta dapat mengancam atau melukai korban. Kasus-kasus perampokan sering kali meninggalkan trauma baik fisik maupun psikologis yang mendalam bagi para korban dan menciptakan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis komprehensif mengenai aspek hukum dalam penanganan tindakan perampokan berdasarkan Undang-Undang Pidana yang berlaku di Indonesia (Hombert, 2018).
Definisi dan Dampak Perampokan
Perampokan adalah jenis kejahatan serius yang kerap muncul di Indonesia. Tindakannya biasanya melibatkan penggunaan kekerasan atau ancaman untuk merenggut barang berharga dari korban. Dengan demikian, perampokan menjadi ancaman nyata bagi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan analisis hukum terkait penanganan kasus ini. Dalam hal ini, Undang-Undang Pidana di Indonesia memainkan peranan penting dalam menetapkan sanksi bagi pelaku dan memberikan keadilan bagi para korban. Pembahasan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana hukum pidana di negara kita menangani masalah perampokan.
Selain itu, modus operandi perampokan di kompleks perumahan umumnya diawali dengan survei terhadap calon korban serta pemetaan titik-titik lemah pada sistem keamanan. Penelitian oleh Putra (2020) dalam Jurnal Kriminologi Indonesia menunjukkan bahwa pelaku cenderung menargetkan rumah-rumah dengan pola aktivitas penghuni yang mudah diprediksi dan minim pengawasan tambahan seperti kamera CCTV atau patroli keamanan. Ini menunjukkan bahwa tindakan kriminal tersebut bukanlah sesuatu yang spontan tetapi direncanakan dengan memanfaatkan kelemahan sistem keamanan.
Dampak dari aksi perampokan tidak hanya terbatas pada kerugian materi saja; penelitian oleh Anindita & Rahmawati (2019) dalam Jurnal Psikologi Sosial menunjukkan bahwa korban mengalami trauma psikologis, ketakutan berlebihan, serta gangguan kecemasan jangka panjang. Selain itu, rasa tidak aman juga menyebar kepada masyarakat sekitar, mengurangi kualitas interaksi sosial serta melemahkan solidaritas antarwarga. Hal ini memiliki konsekuensi negatif bagi kohesi sosial dalam lingkungan perumahan.
Untuk mencegah dan memitigasi masalah ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek fisik, sosial, dan kelembagaan. Penelitian Syafruddin (2020) dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Politik menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan berbasis komunitas—seperti ronda malam atau poskamling—dapat secara signifikan mengurangi angka kriminalitas di area permukiman. Selain itu, penerapan prinsip Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) dapat meningkatkan pengawasan alami sekaligus membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan. Dengan demikian, upaya pencegahan terhadap perampokan tidak hanya bergantung pada teknologi keamanan tetapi juga pada keterlibatan aktif penghuni dalam menjaga lingkungan mereka.
Dampak Kepercayaan Warga Terhadap Sistem Keamanan di Indonesia
Salah satu konsekuensi dari tindakan kriminal seperti perampokan adalah menurunnya kepercayaan warga terhadap institusi kepolisian. Penelitian berjudul “Pengaruh Persepsi Masyarakat pada Kinerja Kepolisian terhadap Kepercayaan pada Kepolisian” menunjukkan bahwa persepsi publik mengenai kinerja polisi—termasuk responsivitas dan kredibilitas—berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan warga. Jika warga merasa kepolisian kurang efektif dalam mencegah atau menangani kejahatan di wilayah mereka, maka akan muncul penurunan kepercayaan terhadap aparat keamanan.
Karakteristik kriminalitas juga berdampak psikologis mendalam pada rasa aman masyarakat kawasan permukiman. Studi “Karakteristik Kriminalitas di Kawasan Permukiman (Studi Kasus: Perumahan dan Kampung Kabupaten Sleman)” menemukan bahwa ketidakamanan akibat tindak pidana kecil membuat warga cenderung khawatir melakukan aktivitas luar rumah terutama saat malam hari. Rasa waspada meningkat sehingga warga lebih memperhatikan pengamanan pribadi mereka dan merasa sistem keamanan masih kurang memadai.
Selain itu, ada penurunan partisipasi warga dalam upaya menjaga keamanan bersama ketika mereka kehilangan kepercayaan kepada sistem formal seperti polisi atau pengelola kompleks. Mereka mungkin enggan melaporkan kejadian kriminal karena merasa laporan tidak akan ditindaklanjuti atau merasa tidak ada manfaatnya sama sekali. Hal tersebut dapat melemahkan sistem keamanan informal yang sebelumnya memainkan peranan penting seperti ronda malam atau kerjasama antar tetangga. Penelitian di Medan mengenai persepsi publik terhadap kinerja kepolisian dalam kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan bahwa faktor-faktor terkait adilnya perlakuan polisi serta kompetensi langsung mempengaruhi seberapa efektif warga merasa dilindungi serta kemauan mereka untuk melapor atau bekerjasama.
