Penanaman Budaya Anti Korupsi dalam Upaya Meminimalisir Tingkat Korupsi di Indonesia

Indonesia diketahui merupakan salah satu negara yang tingkat kejadian korupsi memiliki angka kasus yang tinggi tiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam 5 tahun terakhir diketahui bahwa tindakan korupsi yang terjadi di Indonesia didominasi oleh pejabat yang memerintah wilayah kabupaten atau kota. Dalam jangka waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa angka kasus konsisten semakin meningkat.

Bahaya yang ditimbulkan oleh adanya tingkat korupsi yang tinggi tidak hanya mengenai masyarakatnya saja, melainkan juga mempengaruhi aspek ekonomi, politik, birokrasi hingga masa depan generasi muda Indonesia. 

Oleh karena itu Indonesia memang perlu menerapkan strategi untuk mencegah terjadinya kenaikan korupsi di masa depan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menanamkan budaya korupsi terutama pada generasi muda yang belum banyak dipengaruhi oleh lingkungan.

Penanaman budaya korupsi diketahui merupakan strategi yang dianggap efektif untuk membentuk karakteristik generasi muda atau warga negara Indonesia. 

Upaya seperti sosialisasi dan pendidikan terkait materi anti korupsi diketahui mampu membuat pemahaman tentang korupsi menjadi lebih banyak dan berdasarkan penelitian pendidikan anti korupsi membentuk karakter jujur pada individu, yang mana kejujuran merupakan nilai penting untuk tidak melakukan tindakan korupsi. 

Untuk memberantas dan mencegah tindakan korupsi, maka berikut adalah beberapa solusi yang bisa diterapkan selain menanamkan budaya anti korupsi:

1. Mementingkan integritas pemimpin negara dan institusi
   Meningkatka integritas pemimpinmaksudnya merujuk pada pemilihan wakil rakyat. Hendaknya dalam pemilihan wakil rakyat, masyarakat memilih pemimpin memang berdasarkan integritas dan kualitas dari calom pemimpin, bukan hanya dari janji manis dan hadiah yang diberikan.
2. Memperkuat KPK
   Memperkuat KPK maksudnya adaah menjadikan KPK sebagai lembaga yang memiliki wewenang khusus terkait kasus korupsi. Saat ini masih banyak tumpang tindih dikibatkan banyaknya campur tangan dari lembaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian.
3. Tata kelola Pemerintahan yang bersih dan adil
   Tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil merujuk pada reformasi birokrasi pada aparatur negara. Hendaknya pihak aparatur negara merupakan orang yang memiliki kualitas tinggi dan integritas. Bukan seperti sekarang, yang mana banyak kasus penyuapan yang terjadi di kalangan aparatur negara.
4. Transparansi antar lembaga negara dan masyarakat
   Transparansi antar lembaga negara dan masyarakat merujuk pada pembiayaan yang biasanya dikenakan dalam setiap urusan dengan lembaga. Setiap biaya yang diharuskan bayar hendakny dibuat rinciannya, bukan hanya sekedar bayar saja.