Beberapa kebijakan seperti Society 5.0 dan AI Strategy 2019, memperlihatkan tujuan pemerintah dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan, dan dunia AI yang berpusat pada manusia. Namun, kebijakan ini lebih condong kepada peningkatan produktivitas dan ketegangan kerja dan kurang membahas tantangan upah pasar tenaga kerja dan kondisi kerja.
Namun, pada tahun 2022 akhirnya pemerintah Jepang memutuskan untuk memprioritaskan kenaikan upah tenaga kerja demi menghindari potensi krisis ketenaga kerjaan serta resesi ekonomi. Seperti yang disebutkan oleh BOJ (Gubernur Bank of Japan) bahwa salah satu faktor majunya perekonomian Jepang adalah upah tenaga kerja yang tinggi dan hal tersebut dapat dicapai apabila permintaan domestiknya kuat.
Digitalisasi membuat para pekerja harus menyesuaikan diri dengan berbagai kebiasaan baru guna menyeimbangkan situasi dengan kemajuan teknologi digital. Beberapa perusahaan mengubah peran manusia dengan robot guna efisiensi kerja.
Peran teknologi digital dalam perekonomian Jepang tidak hanya mengganti sepenuhnya peran tenaga kerja, melainkan dapat digunakan untuk membantu para pekerja yang masih dalam tahap training sehingga mempermudah pencipta lapangan kerja atau perusahaan.
Teknologi digital menuntut ketanggapan dari para tenaga kerja. Sehingga, pada dasarnya, teknologi digital dapat mendorong kemajuan ekonomi suatu negara apabila berjalan selaras dengan tenaga manusia. Pandangan bahwa kapasitas digitalisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia, merupakan Automation Paradox. Paradoks tersebut dapat terjadi apabila manusia terbiasa dengan adanya teknologi digital sehingga apabila terjadi problematika yang bersifat mendadak, manusia akan kesulitan menghadapinya karena terbiasa dengan adanya bantuan teknologi digital.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perkembangan pasar tenaga kerja dan praktik ketenagakerjaan perusahaan tertanam dalam kelembagaan yang lebih luas, dalam artian, bahwa pengenalan teknologi seperti apa yang terjadi pada perkembangan digitalisasi ekonomi Jepang direalisasikan sehingga menggambarkan proses kelembagaan ekonomi yang lebih luas.
Langkah yang dapat diambil guna memanfaatkan perkembangan digitalisasi dengan baik memerlukan evaluasi dan pertimbangan pada setiap kebijakan yang nantinya berdampak pada lembaga serta tenaga kera terkait.
