Mohon tunggu...
Atep Afia Hidayat
Atep Afia Hidayat Mohon Tunggu... profesional -

Pemerhati sumberdaya manusia dan lingkungan

Selanjutnya

Tutup

Sosbud

Perlu “Razia” di DPR ?

10 April 2011   14:26 Diperbarui: 26 Juni 2015   06:56 70
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
13024459081018326607

Oleh : Atep Afia Hidayat -

Berita seputar adanya kasus pornografi di gedung DPR jelas sangat menyakitkan hati rakyat, begitu memalukan. Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja, yang jelas konten pornografi sudah menelusup ke perangkat teknologi informasi yang ada di gedung DPR. Yang lebih “memilukan” penampakan konten pornografi itu muncul di saat sedang berlangsung sidang paripurna dewan terhormat yang mewakili 237 juta jiwa rakyat Indonesia itu. Apa kata dunia ? Jelas berita tersebut bukan hanya beredar di Indonesia.

Kasus terungkapnya konten pornografi di gedung DPR menambah koleksi kabar tak sedap dari keberadaan dewan yang terhormat tersebut. Mau di bawa kemana republik tercinta ini jika pengelola negara masih ada yang berbuat “nakal”. Tak dapat dipungkiri, sebagian anggota dewan memang masih menjunjung tinggi idealisme, berjuang untuk bangsa dan negara. Namun, sesuai dengan peribahasa nila setitik rusak susu sebelangga. Kalaupun ada upaya susah payah membentuk pencitraan yang positif, karena nila setitik maka pencitraan itupun menjadi amburadul.

Terlepas dari sengaja atau tidak sengaja membuka konten pornografi, tetap saja “keberpalingan” dari agenda sidang paripurna adalah pelanggaran. Bahkan, saat sidang paripurna berlangsung, mengotak-atik HP, laptop atau perangkat gadget lainnya sungguh tidak elok. Bagaimanapun, anggota dewan ada di ruang sidang pada jam sidang adalah untuk bersidang. Tidak ada kepentingan lain, apalagi memiliki alasan sedang jenuh. Terlalu !

Dampak sosial dari beredarnya berita “tertangkapnya” anggota dewan dari salah satu partai “terkemuka” jelas luar biasa. Berita tak elok ini jelas menjadi bahan cemoohan bagi masyarakat luas, apalagi bagi siswa-siswi sekolah yang pernah kena razia HP. Mereka mungkin akan menuntut perlakuan sama, kalau di sekolah mereka digelar razia, seharusnya di gedung DPR juga diperlakukan sama. Bahkan, harus lebih ketat, mengingat anggota dewan adalah representasi dan pemegang amanah dari 237 juta rakyat.

Ya, berpulang pada moralitas masing-masing anggota dewan. Dalam hal ini Badan Kehormatan (BK) harus benar-benar menjalankan fungsinya secara tegas. Begitu pula Parpol asal anggota dewan tersebut. Namun tentu saja asas praduga tak bersalah harus dikedepankan, semoga saja apa yang dilakukan anggota dewan tersebut benar-benar ketidak-sengajaan. Hasil pemeriksaan oleh para ahli dibidangnya, terutama ahli teknologi informatika, tentu saja akan membuktikan hal itu. Meskipun konten pornografi dalam komputer tablet tersebut sudah dihapus, namun berbagai aplikasi bisa dipergunakan untuk “memanggil” kembali data-data yang hilang.

Hikmah dari kasus ini ialah perlunya upaya lebih “menyadarkan”, bahwa posisi anggota DPR itu begitu terhormat. Hasil kerja, upaya dan pemikirannya sangat ditunggu oleh segenap lapisan masyarakat. Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur, jangan ngobrol, main HP, main laptop, dan main yang lainnya waktu sidang soal rakyat. Ya, setiap anggota dewan perlu “me-razia” dirinya sendiri, buang jauh-jauh apapun yang bakal merusak citra diri, citra parlemen dan citra bangsanya. (Atep Afia, pengelola www.pantonanews.com)

Sumber Gambar :

http://www.jakartapress.com/www.php/gallery/images/1295/Polisi-Razia-HP-Pelajar.jpg

Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun