Permasalahan yang Timbul di Dalam Kota, Purbalingga

Dalam suatu kota pasti memiliki permasalahan-permasalahan didalam kota itu sendiri. Seperti saat ini kita akan membahas permasalahan di Kabupaten Purbalingga. Dilansir dari jatengprov.go.id kemiskinan menjadi persoalan mendasar disini, dimana Kabupaten Purbalingga menempati posisi 5 dengan angka tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dan posisi pertama di eks Karesidenan Banyumas. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sri Puryono mengatakan titik berat Pembangunan Jawa Tengah di tahun 2020 terdapat 5 poin penting yakni pengurangan kemiskinan dan penggangguran. Kedua peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, ketiga peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi Masyarakat yang berkelanjutan. Keempat pemantapan tata Kelola pemerintahan, kondusivitaas wilayah dan kappasitas fiscal daerah dengan rencana obligasi daerah serta penurunan disparitas wilayah.

Pemerintah daerah saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan antara lain permasalahan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), permasalahan stunting dan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) dan ketahanan pangan. Dikatakan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi, permasalahan peningkatan IPM dapat didukung oleh beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Tingginya angka Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah (AUSTS) menjadi permasalahan di sektor pendidikan. Kemudian di sektor kesehatan, Kabupaten Purbalingga masih memiliki permasalahan berupa tingginya angka stunting. Dan masalah ketahanan pangan, dimana angka konsumsi ikan di Kabupaten Purbalingga masih relative rendah dibanding tingkat konsumsi ikan tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Terakhir, permasalahan perempuan dan anak, utamanya angka perceraian yang masih tinggi dan masih ada kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dalam website partisipasisehat.kemkes.go.id Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Purbalingga dokter Jusi Febrianto menyebutkan hingga saat ini Kabupaten Purbalingga masih kekurangan dokter umum karena berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), satu orang dokter umum melayani 1000 penduduk atau perbandingan 1:1000. "Jumlah penduduk Purbalingga 1.027.521 jiwa, sedangkan jumlah dokter umum yang dimiliki 207 orang, sehingga rasionya 0,2. Berarti masih kurang jauh," katanya.

Soal kekurangan jumlah dokter spesialis, beliau mengakui hal itu tidsk mudah untuk mengukur ketercukupannya. Ia mengatakan dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga yakni RSUD R. Goeteng Taroenadibrata berkelas C dan RSUD Panti Nugroho berkelas D tidak ada kekurangan dokter spesialis. Untuk menjadi RS kelas B, RSUD Goeteng belum memiliki beberapa dokter sub-spesialis seperti dokter ginjal dan hipertensi serta subspesialis neurointervensi untuk stroke.

Ia menduga salah satu penyebab kurangnya dokter spesialis adalah waktu pendidikannya cukup lama dan masih jarang Fakultas Kedokteran yang membuka program tersebut. "Apalagi sub-spesialis, tambah lama lagi, tambah jarang lagi. Memang jumlah Fakultas Kedokteran yang ada program pendidikan dokter spesialis maupun sub-spesialis itu kan relative hanya ada di PTN (Perguruan Tinggi Negeri) dan itu tidak semua Fakultas Kedokteran yang PTN punya sub-spesialisnya memang seperti itu, jumlahnya masih marang," katanya.

Terkait solusi kekurangan dokter, ia mengatakan dilakukan kerja sama dengan Fakultas Kedokteran, salah satunya dengan permintaan koas bagi dokter muda di RSUD Goeteng dan RSUD Panti Nugroho, termausk puskesmas di Purbalingga. Kemudian dari sisi pemangku kebijakannya, ia mengakatakan harus mempermudah perizinan praktik dokter, dalam arti dokter lulusan luar negeri bisa pulang dan praktik di Indonesia dengan mudah tanpa dipersulit. (Dikutip dari antaranews.com)

Disebutkan dalam purbalinggakab.go.id Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi S.E BE.con MM memaparkan 6 prioritas kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 di OR Graha Adiguna. Prioritas kebijakan ini dirumuskan berdasarkan permasalahan pokok hasil evaluasi sampai dengan tahun 2021 dan isu strategisnya. Dalam acara Konsultasi Publik Rancangan Awal Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 Bupati Tiwi mengatakan "Jadi pertumbuhan ekonomi bagus, pengangguran terbuka bagus karena turun dan tingkat kemiskinan kita masih meningkat. IPM mengalami peningkatan, jadi PR kita nomor satu adalah masalah kemiskinan."

Pada paparan ini, disebutkan beberapa intenvensi yang akan dilakukan Pemkab Purbalingga dalam melaksanakan 6 kebijakan prioritas. Prioritas 1 yaitu Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat, akan diintervensi dengan kegiatan; peningkatan akses pangan; peningkatan akses air bersih; penyediaan rumah layak huni; peningkatan akses sanitasi masyarakat; santunan kematian bagi keluarga kurang mampu; dll.

Prioritas 2 yaitu Peningkatan Kualitas Manusia. Stategi yang akan dilakukan yaitu peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan dengan cara mendorong akreditasi paripurna puskesmas. Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui bantuan AUSTS/Mageh Padha Sekolah, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan.peningkatan cakupan pelayanan KB, Perlindungan Perempuan dan Anak serta pengembangan kegiatan kepemudaan.

Prioritas 3 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Strategi yang akan dilakukan yaitu pemberian stimulus kepada pelaku usaha mikro-kecil secara tepat sasaran, peluasan lapangan kerja. Selanjutnya pemulihan aktivitas wisata dan ekonomi kreatif, mengembangkan komoditas sektor primer yang memiliki nilai strategis dan peningkatan kualitas pasar rakyat.

Prioritas 4 yaitu Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan memperkuat infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan ekonomi, pelayanan dasar dan Kawasan khusus; memperkuat infrastruktur perhubungan untuk mendukung kelancaran arus barang dan orang; peningkatan infrastruktur dan manajemen pengelolaan sampah; dan Pembangunan RTH (Ruang Terbuka Hijau).

Prioritas 5 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik. Strategi yang akan dilakukan yaitu penyelenggaraan pemerintah berbasis kinerja, pningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan inovasi pelayanan public dan mewujudkan keamanan dan ketertiban umum.

Prioritas 6 yaitu Penguatan Desa. Strategi yang akan dilakukan yaitu optimalisasi potensi desa melalui pengembangan desa tematik dan inovasi desa, eningkatan peran serta Masyarakat melalui penguatan peran Lembaga kemasyarakatan dalam  pembangunan daerah. Selanjutnya peingkatan tertib administrasi tata Kelola pemerintahan desa melalui; digitalisasi desa ( Siskeudes, Siswakeudes, Website desa, SID (Sitem Informasi Desa)); pembinaan dan pengawasan administrasi desa; penghargaan desa berprestasi. Dan juga peningkatan sarana dan prasarana desa.

Saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), Selasa (12/01/2020) Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan Purbalingga masih mengedepankan program-program pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Program pemugaran Rumah Tidak Laayak Huni (RTLH), Program jambanisasi. "Program lainnya adalah pembagian Beras Purbalingga (Rasbangga) dan lele untuk Masyarakat tidak mampu. Kemudian program rantang berkah yakni pemberian makanan siap saji sehari 2 kali untuk lansia yang tidak mampu." lanjut beliau.