Mohon tunggu...
Aswin
Aswin Mohon Tunggu... Lainnya - Setiap waktu adalah kata

Berusaha menjadi penulis yang baik

Selanjutnya

Tutup

Politik

Angka Kramat Milik Ummat

23 Oktober 2021   22:11 Diperbarui: 23 Oktober 2021   22:27 242
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
(Foto: As12/Program DPP Partai Ummat)/Koleksi pribadi

Bermula dari Angka. Begitu kata philosof Yunani, Phytagoras. Benarkah semesta itu tercipta (bermula) dari angka, seperti yang diungkap oleh sang philosof tersebut? Suatu pertanyaan yang tidak mudah menjawabnya dengan seketika. Namun kita bisa  membaca gejala gejala yang ada atau lahir dalam kehidupan kita manusia untuk menemukan kebenaran teorinya. Apakah jawaban yang kita temukan itu bersifat pasti, atau nisbi, bisa kita uji dalam kenyataannya. Karena sebagai suatu ilmu-pengetahuan, maka terbuka ruang untuk dikoreksi dan diperbaharui kebenarannya.

Jika disadari secara jujur dan terbuka, maka dapat dipastikan kita manusia tidak bisa lepas dari bilangan angka, baik bilangan eksak maupun bilangan abstrak. Dalam konteks bilangan abstrak kita bisa menemukan kesadaran itu dalam ajaran agama. Misalnya, Tuhan itu Maha Esa (Satu, Tunggal). Dan semesta diciptakan-Nya dalam enam masa (hari). Sementara itu, dalam ilmu eksak atau fisika, dapat ditemukan adanya teori Big Bang (ledakan besar). Melalui ledakan besar itu, maka terciptalah (bilangan) kehidupan alam semesta dan segala isinya. Dan teori itu, relevan dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Tuhan yang menceritakan bahwa semesta itu dahulunya berupa asap. Kemudian asap panas itu saling bertemu dan bersentuhan, sehingga berpisah  (terjadilah ledakan dasyat).

MENYETUBUHI ANGKA

Mungkin hanya yang memiliki mata kepala (pikir) yang dapat menangkap (pesan) makna angka. Bahwa angka bukanlah semata-mata jumlah, atau kuantitas materi : Angka satu; angka dua; angka tiga; dan seterusnya. Namun juga ia memiliki semangat dan gairah hidup didalamnya, sehingga secara implisit maupun ekplisist perlu diburu, dicumbu dan bahkan disetubuhi pada setiap hela nafas bilangannya. 

Namun demikian, struktur mata kepala (pikir) tidaklah berdiri sendiri, melainkan ada yang mendorongnya, yakni hawa (keinginan). Keinginan apa yang mendorong dan menguasainya: Apakah keinginan diri sendiri (hawa nafsu), keinginan bersama, ataukah keinginan Ilahi yang dikedepankannya? Keinginan keinginan itu hadir dalam ruang diri kita manusia, sebagai ruang dialektika kemanusiaan dan keilahiyahan, sehingga dalam ajaran Islam dikenal istilah pasang dan surutnya iman seseorang (hamba Tuhan) dalam kehidupannya.

Kemampuan dalam menghitung bilangan angka menjadi suatu keniscayaan dalam kehidupan kita manusia. Jika seorang arsitek bangunan keliru dalam menghitung kuantitas bahan materi pada sebuah struktur bangunannya, maka bangunan tersebut akan mudah roboh. Demikian pula dengan seorang ahli masak, ia harus mampu menghitung kuantitas bumbu masak masakannya, jika keliru menghitungnya, maka akan mengakibatkan rasa yang tidak nikmat pada menu masakannya. Apalagi jika seseorang yang mengaku politisi, tetapi tidak memiliki kecakapan dalam menghitung bilangan angka pada dirinya dan juga angka angka diluar dirinya, maka hanya akan membuat negara dan demokrasi menjadi semakin keropos, dan akan mudah dihancurkan oleh kekuatan asing. Dan negara serta demokrasi di Indonesia hanya (tinggal) menjadi  situs sejarah bangsa.

Dan political will (keingina atau kemauan politik) harus tetap dinyalakan dan dirawatnya secara baik dan optimal dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi. Karena political will yang berlandaskan pada undang undang dasar 1945 dan Pancasila adalah bukan perkerjaan yang mudah untuk tetap dapat dirawat dan dinyalakan. Tetapi ia memerlukan suatu usaha keras dan berdarah darah dalam melakukannya. Apalagi dalam politik kekuasaan di Indonesia yang telah, sedang, dan (mungkin) akan terus berjalan, yang lebih berwawasan kapitalis-materialis, seperti mengejar ngejar jabatan dan menumpuk kekayaan, daripada mengedepankan wawasan kebangsaan dan kerakyatan.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan suprastruktur politik dibutuhkan biaya yang tidak  kecil, melainkan memakan biaya yang amat sangat besar. Dapat mencapai ratusan juta, milyaran, dan bahkan hingga mencapai trilyunan rupiah. Belum lagi saat perhelatan demokrasi telah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Biaya untuk sosialisasi dan kampanye partai politik keruang publik, akan mengakibatkan kran rupiah akan dibuka deras sederas derasnya untuk mencapai ambang batas parlement.

Dari mana para pendiri (kelak) menjadi partai politik mendapatkan uangnya, yang jumlahnya tidak sedikit itu. Tentu saja dengan mudah menjawabnya : "Para pemodal!". Penyokong dana menjadi rujukan para pendiri partai politik untuk dapat mengejawantahkan keinginannya menjadi suatu lembaga politik, partai politik resmi, legal, sesuai dengan undang-undang. Apakah diharamkan dalam demokrasi kita untuk mendapatkan penyandang dana? Tentu saja tidak. Para pendiri partai politik diberikan kemerdekaan untuk mendekati para pemilik modal agar dapat berinvestasi dalam (perusahaan)  partai politiknya. Namun demikian, mitra partai pun akan menjelaskan secara eksplisit, bahwa dalam berpolitik itu tidak ada yang gratis. Berbayar.

Para pencari keuntungan (kapitalis) tidak menginginkan kerugian dalam investasinya. Apalagi berinvestasi didalam partai politik dan kekuasaan, jika diketahui partai politik dan calon pemimpinnya itu memenangkan perhelatan dalam pesta demokrasi, maka lembaran perjanjian politik pun akan kembali dibacakannya secara detail, seperti menghitung uang dalam setiap angka nominalnya. Para kapitalis tidak meminta uang dikembalikan uang. Tetapi meminta agar sejumlah lahan dan izin penggarapannya dipermudah semudah mudahnya, hingga usaha yang dibangunnya dapat terwujud sesuai keinginannya. Keuntungan pun berlipat lipat kwadrat. Tak penting lagi kepentingan rakyat. Rakyat akan dperas keringatnya secara berjama'ah oleh kapitalis, oligarkis, elit politik, dan penguasa. Time is money pun menjadi kesepakatan bersama. Perjalanan politik kekuasaan penguasa selama 5 tahun kedepan akan di orientasikan untuk memperoleh keuntungan dan kekayaan sebanyak banyaknya dan berlimpah.

MAHAR POLITIK

Serupa halnya pernikahan pasangan laki laki dan perempuan dalam mewujudkan mahligai rumah tangganya, maka mereka akan membuat sejumlah rencana dalam kehidupannya kedepan. Misalnya, memiliki jumlah keturunan, memiliki rumah, memiliki kendaraan, dan seterusnya. Demikian pula halnya, dengan pernikahan politik. 

Dalam dunia politik praktis itu, angka angkanya bisa terlihat vulgar, dan juga sebaliknya, tersembunyi dan tertutup. Apalagi jika meluas kepada bahasa politik prakmatis: "Tak ada kawan dan lawan yang sejati. Yang ada adalah kepentingan abadi". Pola berpikir dan bersikap prakmatis itu, amat sangat berbahaya jika dibiarkan menjadi fatsoen politik nasional. Apalagi jika kepentingan itu dibingkai dalam nuansa materialisme. Maka arah demokrasi ideal Pancasila akan di konversi menjadi kuantitas materi, rupiah. Money politik pun tak dapat dihindari sebagai mahar pernikahan politik : Ada uang, maka akan ada pernikahan. Dan jika tidak ada uang, maka tidak akan ada pernikahan (dukungan dan suara politik). "Tak ada Tuhan dalam kehidupan. Hanya uang yang ada dalam kehidupan. Dan hanya uang yang mampu memberikan kehidupan pada kita manusia, manusia Indonesia, " demikian nyanyian kebangsaan didendangkan secara implisit.

Lalu bagaimana dengan nasib Partai Ummat dalam pergulatannya diruang politik praktis ditanah air, yang diketahui terbuka bebas, mampu menggilas dan memangsanya secara ganas. Partai Ummat akan berhadapan dengan partai partai politik yang sudah mapan dan teruji mesin dan infrastruktur partai politiknya hingga kebawah ( grassroot). Belum lagi berhadapan dengan partai partai politik koalisi pemerintah yang sudah jelas mampu menghimpun dana yang sangat besar hasil menduduki jabatan menteri dan komisaris di BUMN. Mereka jauh lebih siap untuk melakukan peperangan dan juga pertempuran pada pemilu 2024.

Lagi lagi berbicara angka. Angka Kramat. Bermula dari angka, dan segalanya pun akan kembali menjadi angka, angka politik dan kekuasaan. Gejala demokrasi menunjukkan pada angka angka statistika, mati, kosong dan tanpa makna. Dan menyikapi gejala gejala dalam demokrasi yang menjurus pada angka angka statistika tersebut, sang lokomotif reformasi, Amin Rais pun berbicara secara kontekstual. Amin Rais, berusaha menjabarkan fenomena politik dan demokrasi itu kedalam bentuk suatu partai, Partai Ummat. Kehadiran Partai Ummat diharapkan mampu memberikan peran dalam ruang dialektika politik dan kekuasaan ditanah air.

Pendekatan dengan menggunakan pola angka pun dilakukan oleh seorang Amin Rais. Pada tanggal 17 Ramadhan 1442 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2021, Doktor politik lulusan Universitas Chicago, Amerika serikat itu,  mendeklarasikan Partai Ummat. Dan deklarasi Partai Ummat itu pun sekaligus menjawab keraguan dari kekuatan angka partai politik yang sebelumnya juga sempat di deklarasikan, Partai Amanat Nasional.

Bukanlah seorang Amin Rais, jika tak mengerahui anatomi politik nasional, termasuk mengelola percikan kecil yang sempat memantik keruang publik itu menjadi suatu rahmat. Konsolidasi ke pelbagai daerah pun dilakukan, dan disesuaikan dengan kemampuan wilayah, daerah dan cabang masing-masing diseluruh Indonesia dalam menyikapi perkembangan sosio-politik nasional dan global.

Globalisasi dengan teknologi komunikasi dan informasi, akan menjadi ruang kampanye politiknya (Partai Ummat). Apalagi Ketua umum DPP Partai Ummat adalah seorang ahli IT, lulusan dari Universitas di Netherland, Belanda. Kampanye sosial media dan digital (nampaknya) menjadi skala prioritas program kerja  nasional DPP Partai Ummat. Dan hal itu terungkap dengan jelas, saat pertemuan daring dengan seluruh pengurus DPW, DPD, dan DPC di Indonesia.

Program kampanye Partai Ummat melalu cyber media sosial dan digital itu mendapatkan tanggapan positif dan hangat dari para Pengurus di DPW, DPD, dan DPC diseluruh Indonesia. Bahkan ada salah satu Pengurus DPW di Lampung, Sumatera, telah membuat program podcast, yang melibatkan warga masyarakat setempat dan para ahli. Bahkan ada yang sangat menarik dan unik diperlihatkan oleh Pengurus DPC Partai Ummat, Kecamatan Kemayoran, yang sudah lebih dulu membuat blog media sosial sebelum surat legalitas Partai Ummat keluar dari lembaga pemerintah, Menkumham. Dan blog media itu diberi nama ummatkemayoran.blogspot.com.

Dunia digital adalah dunia angka. Dan dalam untaian kata penutup deklarasi partai Ummat, Amin Rais, pun mengucapkan bilangan angka angka sakral (Kramat), sebagai daya pikat: " Kami abdikan seluruh shalat kami, seluruh ibadah kami, kehidupan kami. Kami persembahkan hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam "

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun