Ketika Martabat Manusia Diabaikan

Pengesahan UU.Cipta Kerja atau Omnibus Law masih menjadi peristiwa besar di negeri ini. Sebab peristiwa itu ibarat pohon memang ada akarnya dan ada mahkotanya. Akar  adalah masalah Kerja dan kemanusiaan dan mahkotanya adalah masalah politik.  

Saya paham dengan tulisan tentang keseluruhan masalah itu di www.msn.com ini (https://www.msn.com/id-id/gayahidup/ berita/ omnibus-law-ruu-cipta-kerja-komentar-hingga-kabar-hoax/ar-BB19Kwrh?ocid= msedgntp)  Tentang masalah politik tampak mengarah pada perkembangan penolakan yang meluas dari ibukota kedaerah. Sementara penjelasan klarifikasi dari pemerintah kepada publik minim sekali. Tentang masalah kemanusiaan akan lebih menjadi permenungan disini.

Masalah Kemanusiaan secara global dibumbui pandemi Covid-19 pasti juga menjadi aktual. Para tokoh Humanis-beriman dunia menandai bahwa dewasa ini situasinya semakin serius perlu diprihatinkan. 

Sebab sudah banyak orang belajar hidup 'bersama tanpa menjadi sama' dalam kerukunan dan damai. Tetapi Konflik lama yang diyakini telah terkubur sejak lama kembali meletus, sementara ekstremisme, kebencian nasionalisme dan penyerangan meningkat.

Dan itupun ada kontribusi dari media, dengan hoack dan pernyataan yang berlebihan dan menurunkan mutu standar dari debat politik. Disamping itu dibanyak negara polarisasi dan ekstrimisme menjadi alat politik saat ini..Tidak disangkal sementara negara masih menyerukan sejenis politik yang lebih benar melayani kepentingan bersama dilandasi persaudaraan dan persahabatan sosial dalam praksis.

Demikian saya sarikan dari berita tentang  Imam Besar Al Azhar sambut baik surat amanat Sri Paus, di https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/imam-besar-al-azhar-sambut-baik-surat-amanat-paus/ar-BB19K1jH?ocid=msedgntp.

Secara nasional berita yang bersifat reflektif diluncurkan oleh Komnas HAM. Pada Senin 5 Oktober yl. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2019, secara virtual. 

Dikatakan bahwa pada tahun 2019 Komnas HAM menerima 4.778 berkas pengaduan yang sudah di-kategorikan sebagai 'dugaan pelanggaran HAM' atas kesejahteraan, hak atas keadilan dan hak atas rasa aman. Komnas HAM masih pula lagi menerima berbagai macam pengaduan pelanggaran HAM lainnya, baik di bidang agraria, perburuhan dan pembangunan infrastruktur.

Ketua Komnas HAM juga mengatakan bahwa pelanggaran dan atau penyimpangan pada keadilan adalah buah dari politik kekerasan karena mengabaikan kemanusiaan dan keadilan sehingga tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Menarik dan mengesan pada saya bahwa persis dengan ungkapan situasi global oleh Sri Paus dari berita terkutip sebelumnya Komnas HAM juga mencermati dan mencatat politik kerasan di ranah digital atau siber. 

Dikatakan Ahmad Taufan kekerasan digital ini bisa menyerang siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan intoleransi dan ekstrimisme dengan kekerasan juga sangat sering dipicu oleh politik kekerasan di dunia digital, antara lain melalui hoaks dan ujaran kebencian.

Membaca berita, peristiwa, gagasan, pernyataan maupun opini seperti terpapar dalam kutipan diatas, saya merasa harus sadar, menjadi diri sendiri, terbuka. Yaitu : melihat, memandang, menerima Realita, dalam keadaan wajar, sehat.  Mencoba Berfikir positip mencari mengerti memberi makna semua atau hal tertentu untuk di sikapi. Sikap yang selaras dengan kenyataan diri.

Kita melihat para pelaku peristiwa. Pada taraf global Imam Besar Al Azar, salah satu pemuka Islam sambut baik.... Sri Paus pemimpin Umat Katholik membuat surat amanat. Surat amanat dan Sambut baik oleh kedua pelaku ini mencerminkan paham nilai kemanusiaan yang dipaparkan sebagi suatu pesan untuk sikap aktualisasi sesuai ajaran agama mereka.

Komnas HAM, komisi nasional (untuk) Hak Azasi Manusia, sebuah lembaga milik Bangsa di NKRI ini. Membuat laporan kegiatan tahunan. Lembaga ini diperankan sebagai menara mercu suar kemanusiaan. Menerima keluh kesah tuntutan dan penderitaan oleh terabaikannya nilai kemanusiaan, selanjutnya menyikapi dan meneruskan agar ada tindakan yang setimpal untuk meluruskan situasinya.

Undang-undang Cipta Kerja yang disahkan legislator kita membuat rentetan peristiwa yang belum selesai hingga hari ini. Peristiwa yang melibatkan Pemerintah, DPRRI, Kepolisian, Serikat Buruh,Akademisi, Mahasiswa, Unsur masyarakat, warga lainnya. UU Cipta Kerja pasti sungguh merupakan UU yang akan bicara segala hal menyangkut Kerja Manusia dan kemanusiaan dengan semua sisi yang operasional dinegeri ini. Sudah semestinya semua yang berkepentingan terjalin komunikasi sosial sesuai aturan yang berlaku.

Tetapi ternyata sampai hari Kamis Oktober 08.perkembangan sudah terjadi. Setelah hari Senin, (10,05) sebelumnya Pemerintah resmi menanggapi pelbagai persepsi keliru, Kamis kemarin menanggapi aksi demo yang cenderung anarkis, dengan 7 point sikap tegas, peringatan dan petunjuk alternatip untuk menyalurkan pendapat. 

Setuju dengan Kompasianer Samoja yang menuntut kewajiban pemerintah untuk segera mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada masyarakat agar jangan sampai terjadi silang pendapat yang akhirnya memicu keributan. Dan, satu hal paling penting adalah membuktikan bahwa undang-undang ini benar-benar maslahat dan menguntungkan bagi segenap warga masyarakat Indonesia. (https://www.kompasiana.com/ samojasumedang/ 5f7f02a255224351834d6c72/demo-bayaran-dan-kicauan-rocky-gerung-soal-uu-cipta-kerja?page=2)

Maka kembali pada pokok permenungan ini dipertanyakan saja kepada semua para pelaku peristiwa heboh negeri ini: Siapa yang terbukti tidak menghargai martabat manusia, dia yang paling harus disalahkan Menghargai martabat manusia yang hidup 'bersama tanpa menjadi sama' dalam kerukunan dan damai.

Ketika martabat manusia tidak dihargai maka tampaklah pelbagai perilaku penyebab hilangnya kerukunan dan kedamaian. Belajar dari revolusi di Eropa 1860 terlahirkanlah istilah Solidaritas, yaitu Kedamaian antar buruh dan majikan berdasarkan prinsip cinta kasih sesama manusia. Bukan gaya Amerika dengan pembangkangan sipil yang nuansanya lebih pada sisi kekuasaan.

Ketika orang mendalihkan pada kesempatan atau peluang untuk perubahan, maka pertanyaannya adalah mana yang jalan mana yang tujuan. Sebab banyak orang direpotkan oleh kata bijak : Jangan dambakan kebahagiaan, sebab bahagia itu sekedar jalan menuju tujuan berikutnya. 

Dengan pilihan bahagia, diajak berfikir positip optimis dan kreatip menemukan nilai-nilai baru. Sementara yang lain mengatakan bahagia adalah terminal ujung pencarian dan upaya kesejahteraan dan kedamaian. Kebahagiaan itu pula adalah  ujung ketahanan dalam penantian dan harapan... Artinya kebahagiaan itu tujuan, setelah dicapai kesejahteraan dan perdamaian.

Memilih prioritas memang sering menjadi bahan diskusi. Asalkan juga itu dalam Komunikasi sosial yang sehat. Seperti itulah kita sangat sering khilaf dalam memilih antara kekuasaan, perebutan kekuasaan, demo, bayar demontran atau upaya damai, dan martabat manusia. Kita bisa saja memilih langkah berfikir dan bicara nasib manusia, martabat manusia, untuk perebutan kekuasaan politik. Prioritas adalah Pilihan dalam Hidup.

Inilah permenungan simpel aktual, pemikiran historis dan refleksi pribadi yang bisa saya sharekan. Tolong maafkan bila tidak berkenan. Dan tolong pola terima salam hormat saya.

Ganjuran, Oktober 09.2020. Emmanuel Astokodatu.