Munculnya paham populisme yang ditandai dengan kemenangan POTUS Donald Trump dan keluarnya Inggris dari Uni Europa (Brexit), seakan-akan mengindikasikan bahwa ekonomi menjadi faktor utama terjadinya perubahan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih sensitif dan emosional (pemarah). Â
Dugaan tersebut didasari oleh terjadinya krisis finansial di Amerika Serikat, yang kemudian, secara simultan menimpa negara-negara yang memiliki keterkaitan ekonomi yang erat dengan Amerika.
Cukup mengejutkan ketika munculnya anggapan bahwa paham populisme tersebut juga menimpa Indonesia. Ini bisa dilihat dengan munculnya gerakan progresif yang membawa bendera, nilai dan simbolisme agama di ajang politik, seperti pemilihan Gubernur Jakarta terdahulu, seperti misalnya gerakan Islam progressif yang diduga membawa kemenangan untuk Anies Baswedan.
Terlepas apakah gerakan tersebut menjadi tunggangan politik atau tidak, yang menarik adalah peristiwa tersebut mengungkap perubahan kondisi sosial masyarakat yang lebih sensitif dan emosional. Karena nyatanya pemicu gerakan tersebut bukan disebabkan oleh faktor ekonomi tapi lebih didasari oleh faktor emotional attachment.
Contoh baru-baru ini adalah reaksi masyakat terhadap puisi Sukmawati yang terkesan sangat emosional, tetapi ketika peristiwa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti kasus korupsi trilliunan pengadaan Alquran atau travel umrah reaksinya jadi biasa-biasa saja.
Masyarakat yang populis cenderung sangat sensitif dan emosional ketika menghadapi hal yang tidak sesuai dengan pandangan hidup mereka.
Hal itu tidak disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan disebabkan oleh adanya perubahan kontur budaya dan nilai-nilai yang dipahami. Perubahan itu juga tidak terjadi mendadak tapi bertahap.
Bagi orang-orang yang lahir tahun 80-an, perubahan masyarakat tersebut sangat terasa. Di tahun 80-an, hal yang lumrah dan sangat biasa perempuan ke pesta perkawinan memakai kebaya tradisional yang cukup transparan dan biasa untuk perempuan dihiasi dengan konde, namun itu tidak lantas menjadikan mereka sebagai objek penilaian masyarakat, apalagi menjadi objek pembicangan ke arah seksual.
Akan tetapi, sekarang terjadi perubahan nilai, orang yang tidak mengikuti atau tidak sejalan dengan 'pandangan' golongan tertentu seolah-olah kemudian menjadi lawan yang harus dipaksa untuk membentuk kesepahaman yang sama dengan mereka.
Emosionalitas dan Kebijaksaan
Menurut pakar psikologi, Mutiasari Abikusno, pada dasarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sensitif dan emosional terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang dipercayainya, karena dari kecil, nilai-nilai tersebut sudah ditanamkan sehingga sudah masuk di alam bawah sadar mereka.
Terlebih lagi mereka sejak kecil sudah dibentuk menjadi anak yang patuh dan taat-- dalam artian harus mendengar, mengikuti dengan anggapan menentang atau mempertanyakan ajaran, baik dari orang tua, guru, bahkan atasan-- adalah hal yang tabu. Sehingga perkembangan kepribadian mereka tidak mengarah kepada pribadi yang kritis rasional, tapi lebih kepada kritis emosional.
Nilai ini mirip sekali dengan nilai yang berkembang di wilayah Asia Pasifik di masa 551- 479 sebelum masehi atau yang sering dikenal dengan nilai-nilai tatanan sosial Confucianism. NIlai ini mengajarkan tatanan hierarki sosial di masyarakat, yang mewajibkan orang yang memiliki posisi lebih bawah harus patuh kepada orang yang lebih tinggi posisinya.
Nilai-nilai kepatuhan terseput tertanam di otak bawah sadar, sehingga terdapat keengganan untuk bersifat kritis terhadap sesuatu yang sebenarnya sama sekali tidak memiliki dasar scientific.
Contoh kecil misalnya, anggapan orang Batak tidak cocok menikah dengan orang Manado. Paham tersebut masih ada dan diterima di kalangan masyarakat yang notabene dianggap modern.
Anak yang patuh, taat dan diam mendengarkan, serta gemar mengiyakan kemauan orang tuanya juga dianggap lebih baik ketimbang anak yang suka protes. Konsep ini banyak berlaku di keluarga antara anak dan orang tua, bahkan antara suami dan istri, yang menuntut istri patuh kepada suaminya.
Hal ini kemudian diperparah oleh keinginan masyakat untuk memperbaiki diri, akan tetapi sumber rujukan yang dijadikan patokan untuk berubah tidak cukup bijak dalam menyampaikan ilmunya. Sehingga apa yang menjadi perkataan dari penyebar ajaran "agama" menjadi kebenaran yang mutlak harus diterima, yang menolak akan masuk golongan tidak benar-- yang patuh adalah golongan yang benar.
Terlebih lagi, dengan perkembangan teknologi informasi membuat orang dengan mudah menyebarkan dan menerima informasi tanpa adanya filter yang cukup, apalagi hal itu kemudian tidak didukung oleh kondisi kematangan ilmu dan emosi dari masyarakat tersebut. Dalam perfektif ilmu modern inilah yang disebut dengan wisdom atau kebijaksanaan.
Karen Kitchener dan Helene Brenner menjelaskan bahwa tingkat kebijaksaan seseorang memengaruhi cara dia memandang suatu masalah dan bagaimana dia merefleksikan masalah itu.
Dan untuk meraih tahap tersebut, seseorang dituntut untuk berfikir terbuka dan tidak menutup kemungkinan munculnya kebenaran dari manapun sumber kebenaran tersebut.
Sehingga yang menjadi patokan, dia menilai sesuatu tidak hanya didasarkan oleh satu segi ilmu semata, akan tetapi didasarkan pada pengetahuan yang mendalam akan suatu subjek ilmu, dan ditunjang oleh kemampuannya menelaah ilmu dan informasi yang lainnya, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penilaian yang dia buat ada kesalahan, atau dengan kata lain peniliannya tersebut bukanlah kebenaran yang mutlak.
Oleh karena itu, masyarakat yang tidak melengkapi dirinya dengan ilmu yang cukup dan kemampuan untuk membuka diri terhadap informasi yang bertentangan dengan penilaiannya, akan membuat mereka menjadi masyarakat yang buta secara emosional.
