Kelima, jika Pelindo II mengatakan dengan Amandemen Konsesi saham pemerintah menjadi mayoritas 51%, maka pada saat konsesi berakhir PELINDO II akan menguasai 100% saham! Bandingkan lebih besar mana 51% dengan 100%?
Keenam, Kementerian Perhubungan sejak awal menyebutkan amendemen perjanjian kerja sama usaha dan operasi antara PT Pelindo II Persero dan Hutchison Port Holding dalam pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal JICT dan Terminal Peti Kemas Koja TPK melanggar prosedur yang ada. Amendemen tersebut dilakukan tanpa adanya pemberian konsesi dari Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok selaku penyelenggara pelabuhan. Pejabat Kementerian saja sudah mengatakan pelanggaran, kenapa harus memaksakan?
Ketujuh, Indonesia adalah negara besar, berpenduduk besar yang memiliki potensi pasar luar biasa. Negara-negara luar membutuhkan Indonesia, membutuhkan pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Itu artinya, kita tidak pernah cemas kehilangan pasar dari negara-negara luar atau sebaliknya.
Saatnya bangsa Indonesia mandiri, berdaulat dan memiliki kepercayaan diri untuk mengelola sepenuhnya aset-aset milik negara untuk sebesar-besarnya digunakan bagi kepentingan bangsa.
Maka sungguh aneh jika orang seperti RJ Lino yang sudah jelas menjual aset bangsa dengan harga sangat murah dibela mati-matian. Pembelaan membabi buta terhadap RJ Lino benar-benar sungguh mematikan nalar kita sebagai anak-anak bangsa yang diwarisi semangat Trisakti Bung Karno.
Semua rakyat Indonesia seharusnya tidak membiarkan orang seperti RJ Lino menjual aset negara dengan harga murah. JICT dan TPK Koja tetaplah anak usaha Pelindo II yang merupakan sebuah perusahaan BUMN, di dalamnya melekat tulisan “Milik Negara!”. ***[caption caption="Finalisasi pembahasan amandemen konsesi JICT TPK Koja antara Pelindo II dan HPH (Foto: Majalah Tempo)"]
