Peta Jalan SDGs Indonesia mengusulkan skenario intervensi kebijakan untuk mengejar kesenjangan yang ada. Salah satunya adalah dengan fokus pada sektor ketahanan pangan, pendidikan inklusif, perlindungan sosial, serta infrastruktur berbasis wilayah.
Artinya, SDGs tidak harus dibaca sebagai "program seragam nasional," tetapi justru sebagai alat bantu untuk menyesuaikan intervensi pembangunan dengan karakteristik lokal. Di wilayah kepulauan, implementasinya bisa seperti ini:
- SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) bisa diterjemahkan sebagai perluasan sekolah daring berbasis satelit.
- SDG 3 (Kesehatan) berarti perluasan cakupan JKN ke nelayan dan penduduk pulau kecil dengan sistem klaim digital.
- SDG 7 (Energi Bersih) bisa diwujudkan melalui panel surya komunal di pulau-pulau yang belum terjangkau listrik PLN.
Butuh Data, Butuh Dukungan Politik
Tanpa adanya data, pembangunan hanya jadi asumsi. Maka langkah BIG dalam memverifikasi ribuan pulau harus dibarengi dengan pemutakhiran data sosial-ekonomi di pulau-pulau tersebut. Sayangnya, banyak indikator SDGs seperti tingkat kelahiran, stunting, bahkan partisipasi pendidikan di wilayah kepulauan belum terdokumentasi dengan baik.
Hal ini membuat banyak program "terlihat berhasil" di atas kertas, tetapi tidak terasa dampaknya di lapangan.
Lebih dari itu, pembangunan daerah kepulauan butuh dukungan politik. Butuh keberanian untuk memberi afirmasi anggaran, membuka skema Public-Private Partnerships (PPP) untuk dermaga dan kapal kecil, dan menjadikan daerah kepulauan sebagai lokus prioritas nasional, bukan sekadar tambahan footnote dalam RPJMN.
Butuh Keberanian Politik dan Kolaborasi Nyata
Membangun daerah kepulauan bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan. Kita perlu keberanian politik untuk:
- Mengarahkan afirmasi anggaran ke wilayah yang sangat sulit akses.
- Membuka skema Public-Private Partnerships (PPP) untuk dermaga dan transportasi laut.
- Menjadikan daerah kepulauan sebagai lokus utama, bukan hanya catatan kaki dalam RPJMN.
Dan tentunya, kita juga butuh kemitraan. Pemerintah pusat dan daerah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan komunitas lokal harus duduk bersama. SDG 17 (Kemitraan untuk Tujuan) mengingatkan bahwa pembangunan yang benar tak bisa dikerjakan sendiri.
Penutup: Pembangunan yang Tidak Hanya Maju, Tapi Peduli
Jika kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, maka mengabaikan pembangunan daerah kepulauan adalah bentuk pengingkaran terhadap identitas nasional.
SDGs memberi arah dan peta. Tapi yang kita butuhkan sekarang adalah kompas moral, untuk berani menjangkau mereka yang paling jauh, yang tidak punya sinyal tapi tetap berharap. Mereka yang tidak masuk berita utama, tapi sesungguhnya menyimpan masa depan bangsa.
Karena pada akhirnya, pembangunan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling peduli.
Semoga Bermanfaat.
