Strategi Hadapi Perundungan

Perundungan adalah kisah klasik yang terus menjadi hot news dunia pendidikan. Kurikulum apapun dari menteri siapapun peristiwa perundungan tetap saja terjadi di lingkungan sekolah. 

Di era internet ini, perundungan malahan menjadi sebuah tontonan dan memberikan dampak viral sehingga banyak penikmat perundungan mendapat keuntungan dengan menyebarluaskan video perundungan yang terjadi.

Apakah perundungan merupakan kegagalan sebuah sekolah seperti yang dikatakan beberapa media, dan seakan-akan sekolah disebutkan bukan lagi sebagai tempat yang aman untuk para peserta didik dalam mengenyam pendidikan?

Penulis yang besar di dunia pendidikan yang juga mendapat perundungan malah menjadikan penulis sebagai orang yang lebih tegar dan tangguh dalam menghadapi dunia yang memang tidak terlepas dari namanya perundungan.

Perundungan tidak hanya terjadi di dunia pendidikan, di dunia kerja bahkan di masyarakat perundungan pun kerap kali terjadi apalagi saat ini sedang menuju pemilihan presiden, pasti terjadi kubu yang saling memberikan perundungan baik verbal atau dalam bentuk lainnya. Bahkan perundungan saat ini banyak terjadi dalam bentuk reklame, tulisan, komik dan lainnya.

Sumber: www.freepik.com

Sebagai pendidik, penulis mengerucut tulisan ini ke arah dunia pendidikan yang disorot media terkait perundungan yang terjadi saat-saat ini. 

Menurut penulis, perundungan itu adalah reaksi antara mereka yang merasa superior dan mereka yang merasa inferior, dan ini adalah kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu ada pihak yang merasa superior yaitu pihak yang merasa paling hebat, paling kuat, paling berkuasa, mayoritas dan pihak yang merasa inferior yaitu pihak yang lemah, tidak populer, minoritas, tertindas.

Kedua kubu ini wajar terjadi di dunia manapun termasuk di dunia pendidikan, namun sekolah dapat membuat kedua kubu ini sebagai ragam kehidupan yang unik dan bukan saling berinteraksi dengan konflik yang menekan, merundung pihak yang merasa inferior. 

Sekolah wajib hadir di keragaman ini dan tugas ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah sebagai pimpinan pelaksana tertinggi di sekolah, dan bukan kesalahan Bapak Menteri yang jauh di sana.