Kerja Sama Lintas Iman Sebagai Modal Sosial Berbasis Etika Pancasila

Etika deliberatif ini sejalan dengan teori demokrasi partisipatoris yang menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena penyelesaian konflik secara rasional. Warga desa menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya milik lembaga formal, tetapi bisa dijalankan secara organik oleh komunitas, dengan prinsip inklusivitas dan empati. Ini menjadi pelajaran penting, sebab dalam praktik politik nasional, sila keempat sering direduksi menjadi prosedur formalistik semata. Desa Pemenang Timur menawarkan pembacaan alternatif bahwa demokrasi deliberatif bisa hidup secara kultural dan etis dalam masyarakat akar rumput.

Sila kelima merupakan landasan etika distributif yang menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan dan kehidupan sosial. Di Desa Pemenang Timur, keadilan sosial tidak hanya dipahami dalam konteks ekonomi, tetapi juga dalam akses terhadap ruang sosial, politik, dan budaya. Tidak ada komunitas agama yang dipinggirkan atau dikucilkan dalam pengambilan keputusan, pembangunan infrastruktur, ataupun perayaan budaya. Semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa takut didominasi atau dilecehkan.

Etika ini dapat dikaitkan dengan teori etika keadilan distributif ala John Rawls, yang menekankan bahwa institusi sosial harus diatur sedemikian rupa agar menguntungkan pihak yang paling lemah. Dalam konteks desa, keadilan sosial berarti menyediakan ruang yang aman dan setara bagi kelompok minoritas maupun mayoritas untuk membangun kehidupan bersama. Keadilan di sini bukan sekadar angka statistik, tetapi dirasakan sebagai kehadiran sosial yang konkret. Praktik di Desa Pemenang Timur menunjukkan bahwa keadilan sosial sebagai prinsip Pancasila benar-benar bisa diwujudkan jika didukung oleh kesadaran kolektif dan kepemimpinan lokal yang adil.

Studi atas kehidupan sosial di Desa Pemenang Timur menunjukkan bahwa Pancasila bukan sekadar kumpulan prinsip normatif atau slogan ideologis, melainkan sistem etika yang memiliki kapasitas untuk membentuk relasi sosial yang inklusif dan adil. Praktik kerja sama lintas iman yang diwujudkan dalam bentuk solidaritas sehari-hari, musyawarah partisipatif, dan penghargaan atas perbedaan, membuktikan bahwa sila-sila Pancasila dapat diinternalisasi secara hidup dalam komunitas akar rumput. Ini sekaligus menantang persepsi bahwa Pancasila hanya berfungsi di tingkat formal kenegaraan atau dalam narasi elite semata.

Namun, pelajaran kritis yang dapat ditarik adalah bahwa keberhasilan penerapan Pancasila sebagai sistem etika tidak terletak pada instruksi negara, tetapi pada keberdayaan masyarakat dalam mengaktualisasikan nilai-nilainya dalam ruang sosial konkret. Hal ini menuntut pemahaman bahwa Pancasila tidak akan hidup jika hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan, tanpa didukung oleh kesadaran etis yang tumbuh dari bawah. Oleh karena itu, Desa Pemenang Timur tidak hanya menjadi contoh toleransi antar-komunitas agama, tetapi juga menjadi bukti bahwa etika Pancasila bisa menjadi realitas yang terbangun dari relasi sosial yang jujur, setara, dan berkeadaban.

Dengan kata lain, kekuatan Pancasila sebagai sistem etika terletak pada kemampuannya untuk terus ditafsirkan secara kontekstual dan dijalankan secara kolektif dalam keberagaman. Jika model sosial seperti yang berlangsung di Desa Pemenang Timur dapat direplikasi atau setidaknya dijadikan inspirasi, maka Pancasila tidak hanya akan bertahan sebagai dasar negara, tetapi juga tumbuh menjadi ruh kehidupan kebangsaan yang etis, tangguh, dan relevan bagi masa depan Indonesia yang plural.