Sedih! Begitulah kira-kira melihat kondisi Indonesia saat ini. Di tengah badai PHK yang kian massif, Indonesia dihadapakan pada tingginya jumlah angka pengangguran yang sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2025, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang atau 4,76 persen. Meskipun BPS menyebut angka ini turun 0,06 persen di banding Februari 2024, tapi tetap saja jumlah pengangguran ini cukup banyak. Angkanya mencapai jutaan.
Untuk mengatasi masalah ini, beberapa tempat di Indonesia kemudian mengadakan job fair. Contohnya di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sayangnya, kegiatan yang dilaksanakan di President University Convention Center, Kawasan Jababeka, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada Selasa, 27 Mei 2025 itu membludak. Penyelenggara menargetkan jumlah pelamar 25.000 orang. Tapi nyatanya, jumlah pelamar melebihi target yang ditentukan. Karena tingginya antusiasme masyarakat pencari kerja, kegiatan ini pun berujung ricuh.
Para pelamar yang datang sejak pagi berdesak-desakan berebut akses scan QR code untuk melamar kerja. Mereka saling dorong, hingga ada yang terjatuh. Menurut laporan media massa, beberapa pelamar ada yang pingsan. Mereka sesak napas karena tak bisa bergerak dan saling berebut untuk bisa melamar kerja. Kondisi ini tentu menuai kritik di tengah masyarakat. Pihak penyelenggara dianggap tidak siap dalam mengadakan kegiatan.
Mestinya, panitia bisa memprediksi segala kemungkinan yang terjadi. Atau setidak-tidaknya, skema job fair ini diubah. Di tengah era digital seperti sekarang ini, penyelenggara bisa membuat aplikasi khusus untuk para pelamar. Tujuannya, guna mengantisipasi peristiwa desak-desakan saat job fair berlangsung. Pihak penyelenggara juga akan lebih mudah mendata para pelamar jika memiliki aplikasi khusus. Tentu saja, aplikasinya harus didukung pula dengan kemajuan teknologi yang mumpuni. Jangan sampai ketika pelamar hendak mengaksesnya, situs atau aplikasi tersebut malah blank tidak dapat diakses.
Melihat peristiwa yang ada di Bekasi ini, para pihak, khususnya pemerintah kedepan bisa lebih awas dalam mengadakan kegiatan job fair. Jangan sampai kegiatan ini justru malah merugikan para pelamar kerja. Sebab, belum lagi lamarannya diterima, mereka justru malah mengalami kerugian. Kerugian-kerugian itu bisa berupa terluka saat berdesakan, atau kehilangan barang saat mengantre. Dalam kondisi seperti ini, tak sedikit penjahat seperti copet yang kerap memanfaatkan situasi. Ketika pencari kerja berdesakan, di saat itu pula copet menggasak barang berharga milik masyarakat. Karenanya, perlu evaluasi dan kajian lebih lanjut soal pelaksanaan job fair tersebut.
Frustasi ke Kamboja
Melihat tingginya angka pengangguran di Indonesia saat ini, banyak pihak yang kemudian mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang. Misalnya saja menjadi admin judi di Kamboja. Peristiwa ini santer terdengar beberapa tahun belakangan. Mereka yang berada pada rentang usia produktif lebih memilih mencari pekerjaan yang ilegal, karena desakan dan kebutuhan ekonomi. Sayangnya, pilihan ini kerap kali berujung petaka. Sering muncul laporan soal adanya dugaan penyiksaan terhadap mereka yang bekerja di Kamboja.
Warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Kamboja minta tolong ke pemerintah Indonesia untuk bisa dikembalikan ke nusantara. Sebab, mereka yang bekerja di Kamboja kerap mendapat penyiksaan psikis dan fisik. Tak jarang muncul laporan, para admin judi ini ada yang dipukuli hingga disetrum. Meski berita soal penyiksaan cukup massif, tapi jumlah WNI yang nekat bekerja di Kamboja tak pernah surut. Bahkan, jumlahnya diduga makin banyak. Hal ini tak lepas dari rasa frustasi pencari kerja, yang sulit mendapatkan pekerjaan di negaranya sendiri.
Bagi mereka yang tidak memiliki keahlian khusus, menjadi admin judi di Kamboja dan beberapa negara lain seperti Thailand dan Filipina merupakan tawaran yang menggiurkan. Dengan iming-iming gaji dan bonus yang besar, mereka rela menyetorkan uang muka yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah untuk berangkat ke negara dimaksud. Nyatanya, begitu tiba di Kamboja, beberapa pekerja ini justru menyesal lantaran mengetahui fakta yang sebenarnya.
Menagih Janji Gibran Rakabuming Raka
Saat kampanye Pilpres 2024 lalu, Gibran Rakabuming Raka yang sekarang menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) pernah berjanji akan membuka 19 juta lapangan kerja. Kata Gibran dalam kampanyenya, 5 juta lapangan kerja itu diantaranya berupa green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Namun, sampai saat ini janji soal 19 juta lapangan kerja itu belum terwujud. Masyarakat masih menunggu janji manis tersebut terlaksana. Apalagi, sekarang ini badai PHK terjadi dimana-mana. Tak heran, janji yang sudah dilontarkan itu diungkit lagi oleh warganet.
Di media sosial, ramai sekali pembahasan soal lamaran kerja ini. Warganet bilang, di Indonesia ini sulit mendapatkan kerja jika tidak memiliki koneksi. Jika kita punya keluarga pejabat atau setidak-tidaknya pemimpin perusahaan, maka lamaran pekerjaan bisa didapat. Orang yang punya koneksi dan relasi kuasa bisa saja meminta pekerjaan ke bapak, om, tante, atau kerabatnya. Namun bagi mereka yang tidak memiliki jejaring koneksi, tentu mendapatkan kerja secara murni sangat sulit. Mereka harus melalui berbagai proses yang kadangkala membuat frustasi dan menjengkelkan.
