Pendidikan di Indonesia Era Revolusi 4.0

Selain itu, baik pemerintah pusat maupun daerah harus membuat program untuk mendorong lebih banyak lagi guru yang mau bekerja di daerah, terutama di daerah terpencil. Misalnya ada semacam kompensasi khusus bagi guru yang bersedia berkomitmen pada daerah/desa yang tergolong daerah pinggiran, sehingga ada semacam ukuran efektivitas biaya bagi guru dari segi kewajaran dan kebutuhan sosial. 

Kesenjangan distribusi tenaga pengajar ini merupakan pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai distribusi guru yang adil. Berbagai inisiatif telah dilakukan, seperti menambah jumlah guru melalui rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan guru honorer serta pemberian tunjangan khusus bagi guru yang tinggal di daerah terpencil. 

Upaya pemerintah tentu tidak akan serta merta menyelesaikan masalah. Belum lagi kualitas gurunya. Seorang guru yang memiliki posisi strategis dalam mengejar kualitas pendidikan yang lebih baik sangat diminati karena keterampilan profesionalnya. Ketrampilan dan profesionalisme harus selalu dikembangkan terutama dalam mempersiapkan tenaga yang mampu bersaing secara global, sehingga pemerintah harus mulai mengembangkan pendidikan. 

Artinya, harus ada guru yang setara dan berkualitas di Indonesia. Mungkin itu akan diselesaikan dengan undang-undang otonomi daerah. Selain itu, baik pemerintah pusat maupun daerah harus membuat program untuk mendorong lebih banyak lagi guru yang mau bekerja di daerah, terutama di daerah terpencil. Misalnya ada semacam kompensasi khusus bagi guru yang bersedia berkomitmen pada daerah/desa yang tergolong daerah pinggiran, sehingga ada semacam ukuran efektivitas biaya bagi guru dari segi kewajaran dan kebutuhan sosial.

Pendidikan 4.0 adalah jawaban atas kebutuhan Revolusi Industri 4.0, di mana manusia dan teknologi digabungkan untuk menciptakan peluang baru yang kreatif dan inovatif. Fisk (2017) menjelaskan "bahwa visi pembelajaran yang baru mendorong siswa tidak hanya untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tetapi juga untuk mengidentifikasi sumber pembelajaran keterampilan dan pengetahuan tersebut. 

Selain itu, Fisk (2017), seperti dikutip oleh Aziz Hussin, Pendidikan 4.0 mencakup sembilan tren, yaitu sebagai berikut; Pertama, belajar di waktu dan tempat yang berbeda. Siswa  memiliki lebih banyak kesempatan untuk belajar pada waktu yang berbeda dan di tempat yang berbeda. Pembelajaran online memungkinkan pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran mandiri. Kedua, pembelajaran individu. Siswa  belajar dengan perangkat pembelajaran yang menyesuaikan dengan kemampuannya. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada tingkat yang lebih tinggi menghadapi tugas dan pertanyaan yang lebih kompleks ketika menyelesaikan kualifikasi tertentu.Siswa yang bergelut dengan mata pelajaran diberi kesempatan untuk berlatih lebih banyak hingga mereka mencapai tingkat yang dipersyaratkan. Siswa  diperkuat secara positif selama pengalaman belajar pribadi. 

Hal ini dapat mengarah pada pengalaman belajar yang positif dan  mengurangi jumlah siswa yang kehilangan kepercayaan pada kemampuan akademiknya. Di sini, guru  dapat  dengan jelas melihat siswa mana yang membutuhkan bantuan di bidang mana. Dan  ketiga, siswa memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana mereka belajar. 

Meskipun tujuan dari setiap mata pelajaran yang diajarkan adalah sama, cara untuk mencapai tujuan tersebut mungkin berbeda untuk setiap siswa. Demikian pula, dalam kaitannya dengan pembelajaran yang berpusat pada orang, siswa  dapat memodifikasi proses pembelajaran mereka dengan alat yang mereka anggap cocok. Siswa  belajar menggunakan perangkat, program, dan teknik yang berbeda sesuai dengan preferensi mereka. Pada level ini, kombinasi pembelajaran tatap muka dan blended learning, membalik kelas dan membawa perangkat sendiri menjadi terminologi penting dalam perubahan ini.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan harus mendapat perhatian serius di setiap bangsa, karena melalui pendidikan dapat dilihat kemajuan dan kemunduran bangsa. Tentunya masyarakat Indonesia tidak ingin hidup terbelakang karena pendidikan tidak cukup untuk membagi kemajuan bidang lain. Dimensi administrasi atau manajemen, baik administrasi pusat maupun daerah, sangat penting bagi pembangunan pendidikan. Pada gilirannya, desentralisasi pendidikan memperkuat dan mengembangkan masyarakat Indonesia melalui pendidikan. 

Oleh karena itu, kebijakan pemimpin harus didistribusikan secara merata ke setiap daerah, agar tidak ada lagi perbedaan. Namun demikian, kita harus memahami bahwa masalah pembangunan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak.