Saya suka menyimak bagaimana frasa-frasa yang digunakan oleh pengacara handal dalam menilai sebuah kasus, dan dalam pembelaan mereka yang pada akhirnya dapat melahirkan frasa-frasa yang terkesan bombastis, entah sebenarnya menyentuh subtansi atau tidak, itu soal nomor dua.
Salah satunya adalah ungkapan terakhir dari salah satu kuasa hukum Partai Demokrat (PD) Bambang Widjojanto (BW), yang menggunakan frasa brutalitas demokrasi.
Konteksnya adalah BW ingin mengatakan bahwa jika pemerintah mengakomodasi kegiatan yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat, maka tindakan itu dinilai sebagai sebuah brutalitas era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).
Tentu saja penggunaan frasa "brutalitas demokrasi era Jokowi" ini mengundang tanggapan, salah satunya dari Kantor Staf Presiden (KSP), yang menilai bahwa ucapan BW itu terkesan mengada-ada.
"Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021), dilansir dari Detik.com.
Alasan Donny memang logis. Pertama, hingga saat ini belum terlihat ada hubungan antara Jokowi dan kisruh yang sampai saat ini dinilai istana sebagai persoalan internal Demokrat semata. Kedua, hingga saat ini, pihak Demokrat KLB juga belum mendaftarkan ke Kemenkumham, sehingga apa yang dapat dinilai?.
Bahkan jika memang telha terdaftar sekalipun, menurut Donny konflik dalam partai politik adalah hal biasa, dan menurutnya cukup diselesaikan oleh Menkumham, bukan Jokowi.
"Urusan ini cukup di tangan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkumham," imbuh Donny.
Saya setuju dengan pernyataan Donny, dalam konteks memang masih jauh menghubungkan kisruh ini dengan Jokowi, hanya saya juga perlu mafhum karena konteks yang dipakai oleh BW adalah dalam konteks pengandaian atau apabila.
Selain itu yang tak kalah penting adalah seperti yang saya bilang di prolog tulisan ini, seorang pengacara perlu memiliki kemampuan untuk membuat kasus ini menjadi bombastis, demi perhatian publik tentunya. Â Â
Perhatian publik seperti apa yang dimaksud? Perhatian bahwa kasus ini adalah kudeta, pencideraan demokrasi dan sebagainya dan diduga melibatkan pihak luar dari lingkar Istana. Jurus yang sejak semula digunakan oleh Demokrat AHY ketika melakukan konferensi pers soal kudeta untuk pertama kalinya.
Mengapa ini penting? Ini semacam trik, agar ketika ada pertarungan opini di tengah masyarakat, posisi Demokrat AHY terkesan sudah jelas, terzolimi dengna masuknya Moeldoko di pusaran kekisruhan ini. Terzolimi dan berhak mendapat simpati, ketika simpati itu didapatkan maka dirasa akan cukup kuat melawan jikalah intervensi pemerintah itu memang ada.
Ini keunggulan BW sejak lama. Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini memang piawai memainkan frasa-frasa seperti ini. Saat menjadi ketua tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait permohonan sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK), hal itu sudah terlihat.
Kemampuan dan pengalaman ini membuat Demokrat AHY bisa merasa cukup kuat menghadapi babak demi babak selanjutnya, yang saya prediksikan akan berlangsung lebih lama dan akan alot.
Referensi :
BW Bicara Brutalitas Era Jokowi Terkait KLB Demokrat, KSP: Mengada-ada!, Detik.com, Sabtu, 13 Maret 2021
Bambang Widjojanto: Kalau Moeldoko dkk Diakomodasi, Ini Brutalitas Era Jokowi!, Detik.com, Jumat, 12 Maret 2021
