Dibatalkannya revisi Undang-undang Pemilu oleh  DPR membuat polemik di antara partai politik dan politisinya semakin melebar.
Persoalan yang sebenarnya bicara soal substansi pemilu, ternyata membawa saling tuding, ada kepentingan untuk mengusung tokoh tertentu untuk maju dalam Pilkada Jakarta.
Paling tida ada 3 nama yang disebut; Gubernu DKI Jakarta, Anies Baswedan, Walikota Solo terpilih, Gibran Rakabuming dan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Menarik, melihat pemetaaan ketiga tokoh ini dalam kegaduhan yang terjadi. Kita mulai dari Gibran.
Partai Demokrat nampak paling vokal melihat ada udang dibalik batu saat revisi UU Pemilu dibatalkan.
Demokrat menuding kebijakan yang didukung oleh pemerintah ini untuk menyiapkan Gibran untuk menjadi calon Gubernur DKI 2024 nanti, agar dapat mengganjal Anies Baswedan.
Logika yang dipakai seperti ini. Gibran masih akan menunaikan tugasnya sebagai Walikota Solo selama 3 tahun , setelah itu akan dikatrol bertarung di Pilkada DKI 2024.
Ketika diminta pendapatnya secara pribadi, Gibran nampak santai dan bicara bahwa mana mungkin bicara DKI 2024, padahal dirinya sendiri belum resmi dilantik sebagai Walikota Solo.
Lalu, apakah ini berarti Demokrat tidak punya kepentingan? Tentu saja ada, Gerindra sendiri menyatakan bahwa di balik tudingan Demokrat, ada juga kecurigaan bahwa sebaliknya Demokrat sedang berencana menyiapkan atau menjagokan ketua umumnya, Â AHY untuk maju di Pilkada DKI 2022.Â
BACA JUGA :
Rencana ini memang sebelumnya sudah diendus media. AHY berencana akan dipasang bersama dengan Anies Baswedan, di Pilkada DKI 2022, dan bahkan beredar kabar, bahwa AHY akan naik menjadi Gubernur jika Anies akhirnya mencalonkan diri menjadi Presiden di 2024 nanti.
Sayangnya rencana ini berubah total karena ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023 sehingga kesempatan AHY untuk maju tertunda, dan nampaknya akan semakin berat menuju 2024 nanti.
Inilah yang nampaknya membuat AHY bersama Demokrat akan pusing menyiapkan strategi baru. AHY dan Demokrat memang benar-benar pening sekarang, masalah kudeta belum selesai, siasat politik mereka melalui revisi UU Pemilu juga terganjal.
Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Sebagai tokoh politik yang mengaku non partisan, Anies tentu saja gelisah. Mengapa? Siasat politiknya juga mesti dirubah. Revisi UU Pemilu ini menyisakan tanda tanya, apa yang mesti dilakukannya sesudah pada 2022 nanti sudah purna tugas dan digantikan pelaksana tugas (Plt).
BACA JUGA :
Yang pasti keadaan tersebut akan menguras stamina politik seorang Anies, yang akan kehilangan panggung selama dua tahun.
Sebagai seorang tokoh politik yang non partisan, belum jelas bahwa Anies juga akan diusung oleh partai yang mana, dan apakah akan turun di Pilkada saja atau Pilpres saja. Pilihan yang sulit karena situasi yang terjadi. Anies pantas gelisah.
Lalu bagaimana melihat AHY yang sedang pusing, Anies yang gelisah dan Gibran yang santai saja ini? Apapun bisa terjadi. Politik dinamis dan selalu memiliki kemungkinan.
Bisa saja Anies yang gelisah mempunyai kepastian dukungan politik yang berubah, seperti digaet oleh koalisi, atau bisa juga AHY yang mendekat ke Istana.
Ditiadakannya Pilkada 2022 dan 2023, dan menjadi Pilkada serentak pada 2024, dengan sendirinya membuka ruang yang lebih luas bahwa kemungkinan ini dapat terjadi, kita tunggu saja, lobi-lobi politik apa yang tejadi pasca dibatalkannya revisi UU Pemilu ini.
